Ketahanan pangan, DPR soroti kinerja Bulog

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan pentingnya transformasi menyeluruh di tubuh Perum Bulog demi memperkuat ketahanan pangan nasional yang tangguh dan mandiri. Parlemen juga menyoroti capaian positif sekaligus tantangan strategis yang dihadapi perusahaan pangan negara tersebut.

Dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR, Eko Hendro Purnomo, DPR menggelar rapat yang menjadi forum evaluatif krusial untuk menilai kinerja Bulog tahun 2024 sekaligus memetakan arah kerja tahun 2025. Dalam pemaparannya, Eko menyampaikan apresiasi atas sejumlah capaian penting Bulog, termasuk penyaluran bantuan pangan yang mencapai hampir 2 juta ton, pelaksanaan operasi pasar sebanyak 520.000 ton, serta peningkatan pendapatan usaha menjadi Rp43,05 triliun.

“Capaian ini adalah fondasi penting. Bulog telah menunjukkan peran vital sebagai penjaga stabilitas pangan nasional,” ujar Eko dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya, yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4).

Namun, Eko menekankan di balik capaian tersebut masih terdapat tantangan mendesak yang harus diatasi.Yakni ketergantungan terhadap subsidi pemerintah, belum optimalnya efisiensi logistik, sistem distribusi yang belum sepenuhnya digital, serta kerentanan terhadap impor di masa krisis pangan global.

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mendorong Bulog untuk mengembangkan model pembiayaan yang lebih mandiri dan inovatif. Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yang meskipun efektif dalam mengendalikan inflasi, masih belum menyentuh secara optimal wilayah-wilayah dengan potensi lonjakan harga tinggi.

Lebih lanjut, Komisi VI mengajukan empat pertanyaan strategis kepada Bulog, yakni sejauh mana optimalisasi pengadaan dan distribusi pangan; kesiapan Bulog dalam pengelolaan stok secara modern; peta jalan transformasi logistik dan teknologi; serta strategi konkret mengurangi ketergantungan terhadap impor dan negara mitra.

“Ketahanan pangan tidak boleh dibangun di atas fondasi yang rapuh. Kita perlu Bulog yang gesit, digital, dan terdesentralisasi dalam eksekusi programnya,” tegas Eko.