Menkeu jelaskan alasan tidak datang memenuhi undangan MPR

Menteri Keuangan (Menkue) Sri Mulyani Indrawati merespoons pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat  (MPR) Bambang Soesatyo mengenai ketidakhadirannya pada rapat bersama MPR.

Dilansir dari akun Instagram pribadi, Menkeu Sri mulyani menjelaskan, ketidakhadirannya dalam undangan rapat membicarakan refocusing anggaran penanggulangan Covid-19.

“Pertama, pada saat undangan 27 Juli 2021, tidak dapat hadir karena bersamaan dengan rapat internal presiden, yang harus dihadiri. Sehingga kehadiran di MPR diwakilkan wamen. Kemudian pada 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022. Sehingga, kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda," tegas Menkeu.

Adapun mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui, pada 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. 

Mengakibatkan seluruh anggaran K/L harus refocusing hingga empat kali. Tujuannya adalah untuk membantu penangan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

“Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4,” jelas Sri Mulyani.

Ketiga, anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).

“Saat ini Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Keempat sampai saat ini Kementerian Keuangan dan Menkeu terus bekerja sama dengan seluruh pihak dalam menangani dampak pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian. 

Diketahui sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengaku, Badan Anggaran MPR  telah beberapa kali mengundang Sri Mulyani rapat untuk membicarakan refocusing anggaran penanggulangan Covid-19, namun Menkeu tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR dan Badan Penganggaran MPR RI, tanpa alasan yang jelas. Ia menganggap pihak Menkeu tidak menghargai lembagai tertinggi.

Padahal, MPR mengaku, kehadiran Menkeu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI. 

“Sebagai Wakil Ketua MPR RI mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Pimpinan MPR sudah beberapa kali mengundang Sri Mulyani, tetapi tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," ujar Bamsoet di Jakarta, Selasa, (30/11).