Menko Airlangga Hartarto segera rampungkan omnibus law

Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 menegaskan akan memprioritaskan penerapan omnibus law di Indonesia.

Airlangga Hartarto yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perindustrian dalam Kabinet Kerja Jilid I mengatakan programnya adalah melanjutkan yang selama ini telah berjalan dengan baik.

“Programnya adalah melanjutkan program, UU cipta kerja dan Omnibus Law itu jadi prioritas, roadmap untuk mengurangi defisit neraca perdagangan,” katanya  setelah dilantik di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/10).

Sebelumnya, dalam pidato pengukuhan, Presiden Jokowi menyebut omnibus law akan diprioritaskan dalam kerja lima tahun ke depan.

Omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (umbrella act).

Ketika peraturan itu diundangkan berkonsekuensi mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansinya selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan.

Beberapa pakar berpandangan omnibus law berbenturan dengan sistem hukum nasional karena konsep yang diadopsi Perpres 91/2017 itu merupakan kebijakan yang lazim digunakan dalam membuat regulasi di Amerika Serikat dan negara-negara yang menganut sistem common law.

Sebaliknya, di Indonesia pembuatan aturan mengacu pada sistem civil law yang banyak dipraktikkan di negara-negara Eropa Kontinental.

Selain omnibus law, Airlangga juga akan fokus pada kegiatan ekonomi berbasis kewilayahan.

“Kegiatan ekonomi berbasis kewilayahan yaitu pertumbuhan wilayah, koordinasi antarkementerian untuk mencapai program pemerintah yang dicanangkan Presiden Jokowi,” katanya.