OJK siapkan arah kebijakan demi jaga stabilitas sektor jasa keuangan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menyiapkan berbagai arah kebijakan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Wakil Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mirza Adityaswara menyampaikan bahwa OJK mempertimbangkan akan melakukan normalisasi beberapa kebijakan relaksasi secara bertahap, khususnya yang dikeluarkan pada masa pandemi Covid-19, seperti pencabutan relaksasi batas waktu penyampaian pelaporan Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Kemudian, OJK akan menyiapkan respons kebijakan yang bersifat targeted dan sectoral untuk mengatasi scarring effect yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19, sekaligus menjaga kinerja fungsi intermediasi.

“OJK akan mempertahankan beberapa kebijakan untuk menjaga volatilitas pasar, meliputi pelarangan transaksi short selling, dan pelaksanaan trading halt untuk penurunan IHSG sebesar 5%,” jelas Mirza.

OJK juga akan terus memantau kinerja industri reksa dana untuk memastikan redemption di industri ini tetap berjalan teratur, terlebih di tengah gejolak suku bunga pasar dan meningkatnya risiko likuiditas di pasar keuangan.

Selain itu, OJK akan mengevaluasi eksposur valuta asing (valas) termasuk Pinjaman Komersial Luar Negeri, di tengah penguatan dolar Amerika Serikat (AS), serta mendorong LJK mengambil langkah yang dapat memitigasi risiko nilai tukar yang diperkirakan terus meningkat.

OJK juga meminta LJK untuk meningkatkan ketahanan permodalan, dan menyesuaikan pencadangan ke level lebih memadai untuk bersiap menghadapi skenario terburuk akibat kenaikan risiko kredit dan risiko likuiditas, kemudian melakukan asesmen berkala terhadap kualitas aset kredit yang direstrukturisasi, dan menyalurkan kredit secara prudent.

Upaya lain yaitu mendorong perusahaan pembiayaan agar mendiversifikasi sumber pendanaan untuk mengantisipasi keterkaitan antara ruang likuiditas di sektor perbankan dengan akselerasi laju pertumbuhan kredit.

Industri perbankan dan asuransi pun akan diminta untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan pemberian pertanggungan asuransi kredit.

Mirza menyampaikan, berbagai arah kebijakan ini disiapkan untuk menghadapi pemburukan ekonomi global yang diakibatkan oleh pengetatan kebijakan moneter global yang agresif, tekanan inflasi, dan fenomena strong dolar yang berpotensi meningkatkan cost of fund dan memengaruhi ketersediaan likuiditas.