Pemakzulan Trump, Sri Mulyani waspadai dampak negatif ke Indonesia
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemakzulan Presiden AS akan melemahkan kepercayaan investor di negara berkembang seperti Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia harus mewaspadai gejolak politik yang terjadi di Amerika Serikat (AS) setelah pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden Donald Trump yang dilakukan oleh kongres atau house of representatives AS.
Pemakzulan Donald Trump tersebut, lanjut Sri, dikhawatirkan membawa dampak negatif bagi perekonomian negara-negara berkembang termasuk Indonesia pada 2020.
"Jadi di 2020 kita betul-betul mewaspadai dinamika ini, yang harus diwaspadai adalah pengaruh tadi (impeachment) merembes ke perekonomian kita," katanya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (19/12).
Pasalnya, lanjut Sri, sebagai negara ekonomi terbesar di dunia, maka setiap dinamika yang terjadi di AS memiliki dampak bagi negara-negara lainnya. Lebih lagi, katanya, situasi politik tersebut telah berdampak kepada perekonomian AS sendiri.
"Tentu dinamika ini akan memberikan pengaruh dari sisi ekonomi AS ke depan. Jika berlanjut hingga pemilihan tahun 2020, itu akan menimbulkan confidence yang melemah dari pelaku ekonomi, sehingga memengaruhi kesehatan ekonomi AS. Itu perlu kita waspadai," ujarnya.
Pada Rabu (18/12) waktu setempat, mayoritas anggota kongres AS bersepakat untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Pemakzulan dilakukan karena Trump menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengintervensi pemerintah Ukraina untuk menyelidiki bisnis minyak dan gas (migas) Joe Biden.
Joe Biden merupakan Wakil Presiden AS pada masa pemerintahan Barack Obama dan merupakan kandidat kuat calon presiden Partai Demokrat untuk pemilihan 2020. Langkah Trump diduga sebagai upaya menjegal Biden dalam kontestasi politik tersebut.
Selain itu, Trump juga dinilai menghalangi upaya penyelidikan oleh kongres AS. Hasil voting di House of Representatives tersebut mengumpulkan sebanyak 230 suara mendukung impeachment, sementara 197 menolak.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
DPD RI saat ini: Tak bertaji, tak diminati
Selasa, 28 Mar 2023 17:30 WIB
Kejahatan anak era kiwari: Dari pencurian hingga penganiayaan
Senin, 27 Mar 2023 06:38 WIB