Pembelaan Sri Mulyani soal utang yang menggunung

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membela diri terkait jumlah utang Indonesia yang 'menggunung'. Menurut Menkeu, proyek infrastruktur pemerintah dapat molor hingga belasan tahun jika tidak mendapatkan dana utang. 

Menkeu Terbaik di Asia Pasifik Tahun 2018 versi majalah keuangan, FinanceAsia tersebut mengambil contoh proyek Palapa Ring dapat tertunda lama apabila tidak dibantu dengan pembiayaan dengan skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

"Kalau satelit tidak pakai KPBU atau pembiayaan penjaminan, butuh waktu 15 tahun. Jadi kalau Sangihe baru bisa terkoneksi 15 tahun lagi, bye-bye," kata dia dalam Forum Diskusi A1 di Jakarta, Selasa (22/1). 

KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (public-private partnership/PPP) dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesfikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. 

Oleh karena itu, pemerintah melakukan pembiayaan agar masyarakat tidak perlu menunggu infrastruktur selama 15 tahun. Ia pun mengandaikan, masyarakat dapat semakin tertinggal hingga melewati revolusi industri 5.0 bila harus menunggu selama 15 tahun.

Sri Mulyani memberikan contoh lain, pemerintah tidak bisa membangun sekolah tanpa utang. Bila sekolah tak dapat dibangun, anak-anak tidak dapat mengenyam bangku pendidikan hingga sepuluh tahun mendatang. "Lalu apakah kami akan mengatakan anak-anak tidak usah sekolah dulu, tapi 10 tahun kemudian baru sekolah?" ujarnya. 

Ia pun memastikan bahwa utang merupakan instrumen yang dijaga secara hati-hati. Selain itu, utang digunakan untuk proyek produktif dengan penghasilan yang lebih besar dari biaya yang digunakan. Selain itu, utang juga digunakan untuk manfaat sosial lainnya. 

Menurutnya, bila pemerintah menarik utang sebesar Rp1 triliun, keuntungan yang diperoleh dapat mencapai Rp5 triliun-Rp10 triliun. Keuntungan tersebut digunakan untuk membayar utang. 

Sri Mulyani mencontohkan, utang selama satu tahun yang dapat mencapai Rp300 triliun dapat menambah Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5% atau sekitar Rp750 triliun. Dengan demikian, setiap utang Rp1 triliun dapat meningkatkan PDB sebanyak dua kali lipat. 

"Itu menghasilkan penerimaan untuk bayar kembali," kata dia. 

Kendati demikian, manfaat dari infrastruktur tersebut membutuhkan waktu penyebaran pertumbuhan selama 2-4 tahun setelah proyek selesai. Sri Mulyani mencontohkan, Tol Trans Jawa diperkirakan memberikan dampak positif pada 2020 meski telah dibangun sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo.