Pemerintah didesak susun regulasi blockchain

Teknologi blockchain menuai pro dan kontra. Di tengah penolakan blockchain, kini teknologi itu digadang-gadang membantu bisnis di Indonesia. 

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memprediksi teknologi blockchain sudah dapat diterima dan digunakan secara umum di Indonesia pada tahun 2020. Kadin bersama dengan jejaring komunitas blockchain, Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) ingin lebih aktif mengadvokasi dan edukasi teknologi tersebut agar masyarakat luas dapat memanfaatkan dan memahami blockchain.

“Saat ini di Indonesia aplikasi teknologi blockchain bisa dikatakan masih dalam tahap yang awal,” jelas Wakil Ketua Umum Kadin bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasok Rico Rustombi dalam rilis yang diterima Alinea.id, pada Selasa (9/10).

Rico mengatakan, pemerintah perlu secara aktif melakukan penyusunan regulasi terkait teknologi tersebut. Selain itu juga mengambil inisiatif untuk menerapkan teknologi blockchain dalam sektor pelayanan publik guna meningkatkan transparansi dan kecepatan dalam melayani masyarakat.

Kini, beberapa pihak telah menunjukkan minat untuk mengadopsi teknologi ini. Sayangnya, belum dapat diimbangi dengan regulasi, edukasi, dan infrastruktur yang memadai. Maka, Kadin bekerjasama dengan ABI ingin secara aktif mengadakan forum diskusi, dialog, ataupun pelatihan guna menyamakan pemahaman dan memberi masukan di sisi penyusunan regulasi dalam rangka implementasi teknologi blockchain di dalam negeri.

“Kadin dan ABI selain lebih aktif melakukan advokasi dan edukasi, juga menjadi mitra pemerintah dalam penyusunan regulasinya,” jelasnya.

Perambahan teknologi blockchain ke berbagai sektor, menurut Rico, tak terelakkan. Pendorong perambahan ini didukung dengan sistem pencatatan yang tersebar luas (distributed) dan terdesentralisasi di jaringan, serta memiliki sistem keamanan data yang sulit diretas.

“Keunggulan lainnya dari blockchain adalah efisiensi dan transparansi dalam sistem yang dibangun,” katanya.

Terkait regulasi, Rico menjelaskan, sebagai instrumen teknologi blockchain akan tetap berjalan tanpa perlu menunggu hadirnya regulasi.

Hal yang sama disampaikan oleh Ketua Komite Tetap ICT dan Logistik Kadin Indonesia Elisa Lumbantoruan. Menurut dia, ekonomi digital selalu dimulai dari deregulasi. Lalu, regulasi akan mengikuti sesuai dengan nature dari teknologi tersebut.Teknologi blockchain dinilai sebagai teknologi masa depan dengan sistem kerja yang transparan dan efisien. Juga, dapat diterapkan dalam proses bisnis di berbagai sektor industri seperti perbankan, energi, e-commerce, properti, hingga konstruksi.

Secara sederhana, menurut Vice President Singapore Bitcoin Club Leslie Daniel Chan, teknologi blockchain dapat diartikan sebagai bank digital yang menyimpan kode-kode dari bitcoin. Bitcoin sendiri merupakan mata uang digital yang tak memiliki batasan (borderless).

"Apakah Indonesia terlambat bergabung dalam balapan ini? Beberapa mengatakan demam ini sudah berakhir, padahal demam bitcoin ini baru akan dimulai," kata Leslie di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (8/10).