Pemerintah segera jual 5 anak usaha BUMN lewat IPO

Pemerintah segera menjual saham lima anak usaha BUMN melalui penawaran saham perdana alias IPO di pasar modal.

Lima anak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut akan melakukan penawaran perdana saham (initial public offering/IPO) dalam waktu dekat. 

Kelima perusahaan tersebut yakni PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), Indonesia Kendaraan Terminal (IKT), PT PP Energy, Adhi Persada Gedung (APG), dan PT Wika Realty.

Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Ahmad Bambang mengatakan, langkah ini dilakukan untuk membesarkan anak usaha BUMN tersebut.

Meski demikian, Ahmad mengungkapkan sebelum melantai di bursa saham, perusahaan-perusahaan tersebut musti dipastikan memiliki kinerja yang positif. Ahmad mencontohkan langkah penyehatan KBS dengan cara PT Pelindo II (IPC) membeli saham KBS sebesar 49%.

“Kalau Pelindo II masuk, maka perusahan ini akan dibesarkan menjadi pelabuhan umum sehingga konektivitas bisa ke mana-mana. Pelindo II akan masuk membeli saham KBS 49%,” katanya, di Jakarta, Selasa (6/6).

Menurut Ahmad, pemerintah akan meminta PT Pelindo II tetap memegang saham minoritas sehingga bisa melakukan konsolidoasi dengan PT Krakatau Steel sebagai induk usaha. 

“Nilai (akuisisi saham) sedang divaluasi. Kalau sudah makin bagus, jadi valuasi masih tinggi karena business plan makin kuat, baru IPO. Tahun ini tidak jadi IPO. Karena memang yang penting bagi Krakatau Steel dapat uang. Tapi bagi kami, kan pengembangan usaha juga penting,” ujarnya.

PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) memastikan anak usahanya, PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) siap go public pada semester II-2018. Selain itu, Krakatau Steel mengkaji satu hingga tiga anak usahanya yang lain untuk IPO pada 2019.
 
Sebelumnya, Krakatau Steel mengungkap akan melepas saham KBS. Namun, perseroan belum dapat menginformasikan porsi saham KBS yang akan dilepas ke publik, maupun target dana hasil IPO. Sebab, Krakatau Bandar Samudera belum menunjuk perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek (lead underwriter).