Pengamat minta pejabat tidak sembarangan komentari rupiah

Fluktuasi nilai tukar Rupiah yang sempat merosot hingga Rp15.000 telah menjadi perbincangan hangat di masyarakat, bahkan sampai ke dunia maya.

Ekonom Institue for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara, menjelaskan, fluktuasi nilai tukar Rupiah juga disebabkan statemen pemerintah maupun pihak-pihak yang tidak berkompeten. 

"Komentar soal Rupiah sosial media berpotensi membuat sentimen menjadi negatif," jelas Bhima saat ditemui di Jakarta, Sabtu (8/9). 

Di sisi lain, pemerintah, lembaga kebijakan moneter dan perbankan, seperti Bank Indonesia (BI) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga kerap melontarkan pernyataan yang seharusnya tidak perlu diutarakan kepada publik. Meskipun sebenarnya hal tersebut memang terjadi. 

Misalnya saja, saat Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan keuntungan penerimaan negara disaat pelemahan Rupiah. Juga Gubernur Bank Indonesia pernah mewanti-wanti Rupiah akan kembali bergejolak dan adanya strest test hingga Rp20.000 per US$.  

Hal itu akhirnya menjadi viral di media sosial. Celakanya membuat spekulan, terutama ekpsortir yang butuh US$ banyak, lebih memilih menumpuk US$ untuk kelancaran usahanya. 

Belum lagi ditambah banyaknya statmen pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik dan tidak mengerti duduk persoalan sebenarnya terhadap nilai tukar. 

Itu sebabnya, akan lebih baik jika BI saja yang mengeluarkan statemen mengenai Rupiah. Selain sebagai bank sentral. BI pastinya telah memperhitungkan respons pasar sebelum mengeluarkan pernyataan. 

Bagaimana dengan pemerintah? Dia pun meminta agar pemerintah tidak banyak bicara mengenai Rupiah.  "Saya kira lebih banyak BI saja yang bicara. Tidak perlu semua pejabat ikutan bicara," tuturnya. 

Apalagi jika dicermati meski sudah hanya mencapai Rp15.000 per US$ tetapi harga bahan pokok belum terkena dampak.  Meskipun, ke depannya secara perlahan akan naik juga, tetapi sepertinya relatif lebih stabil.