Persoalan tiket pesawat dilempar ke Kemenko Perekonomian

Kementerian Perhubungan menyatakan peraturan mengenai tarif pesawat udara akan diserahkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bisnis penerbangan di Indonesia saat ini tidak kondusif. Dengan demikian dibutuhkan pengawasan di tingkat lebih tinggi.

“Tadi saya laporkan ke Kemenko Perekonomian, tarif pesawat ini belum kondusif. Bapak Menko Perekonomian Darmin Nasution sudah setuju untuk mengambil bagian,” kata Budi di Jakarta, Jumat (26/4).

Selain itu, kata Budi, Kemenhub juga akan meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk turut serta mengatur tarif penerbangan khususnya dari maskapai pelat merah Garuda Indonesia. Pasalnya, menurut Budi, Garuda merupakan satu-satunya perusahaan penerbangan yang menjadi acuan bagi bisnis penerbangan di Indonesia. 

"Kalau Garuda menetapkan tarif batas atas semuanya, maka yang lain ikut. Tapi, kalau dia turun sebagian, yang lain juga akan turun," kata Budi. 

Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, dan perusahaan penerbangan pada pekan depan. Dalam rapat tersebut, kata Darmin, regulator tidak akan langsung meminta maskapai untuk menurunkan harga tiket harga pesawat. 

"Kita lihat batas atas sebenarnya yang betul berapa, kemudian masing-masing (maskapai) yang harus comply. Makanya kita nanti rapat dahulu," tuturnya. 

Penyebab inflasi

Sementara itu, Budi mengakui harga tiket pesawat yang tinggi menjadi penyumbang inflasi nasional. turr

"Salah satu assessment tarif pesawat itu menjadi penyebab inflasi paling tinggi,” ujar Budi.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga tiket pesawat berpengaruh terhadap inflasi Maret 2019 yang sebesar 0,11%. Tarif angkutan udara memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,03%. 

Lebih lanjut, Budi mengatakan, akan ada rapat dengar antara seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan tarif tiket pesawat yang terjangkau.  

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan mengaku telah menyiapkan langkah antisipasi agar inflasi tetap terjaga. 

Perry menjamin kepada masyarakat, koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah akan semakin erat untuk menjaga laju inflasi agar tetap terkendali.  Terlepas dari masalah tiket angkutan udara, Perry meyakini akhir tahun ini inflasi akan berada di bawah 3,5%.  Oleh karenanya, Perry pun mengimbau kepada masyarakat agar membeli tiket mudik sejak jauh hari. 

Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia Soegeng Purnomo menyarankan pemerintah dan pihak operator sebaiknya duduk bersama mencocokkan harga yang pantas. Menurut dia, perusahaan penerbangan  perlu menyesuaikan diri dengan kondisi pasar. Jika operator tidak mempertimbangkan kembali kemampuan pasar, Soegeng khawatir sektor penerbangan akan berdampak luas.

Soegeng mengatakan pembicaraan tersebut untuk mencari formula tepat yang tidak memberatkan konsumen, namun tetap memastikan maskapai bisa mengantongi untung yang memadai. Jika harga tidak terjangkau, maka dunia penerbangan juga akan berimbas.

Soegeng juga mengatakan, perlu diambil langkah cepat mengatasi persoalan tiket. Sebab, dampak dari persoalan tiket akan merambat ke industri lainnya seperti pariwisata.

Pihak pemerintah, lanjut Soegeng bisa mengambil langkah strategis. Diantaranya, bisa saja menggelontorkan subsidi bahan bakar oleh pemerintah.  "Ya kan kita lihat persoalannya itu juga ada di bahan bakat (avtur). Itu salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah menyelamatkan dunia penerbangan kita," kata