Proyek proving ground terbesar di Asia Tenggara akan dibangun di Bekasi

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, dalam pengembangan proyek proving ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi, Jawa Barat.

Dalam hal ini, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) melaksanakan penjaminan proyek infrastruktur tersebut dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dimulainya proyek ini ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres oleh Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK), PT PII selaku Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), dan PT Indonesia International Automotive Proving Ground (IIAPG) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pihaknya siap memberikan dukungan dan bekerja sama untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Di antaranya dengan menggunakan berbagai fasilitas pembiayaan inovatif yang terus dikembangkan sesuai kebutuhan dari kementerian/lembaga.

“Saya tentu berharap bahwa dengan dilaksanakan proyek ini, tentu tidak hanya sekedar biayanya tapi manfaatnya bagi perekonomian nasional," kata Sri Mulyani dalam keterangannya, dikutip Selasa (1/11).

Proyek ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perekonomian di Bekasi, serta mendukung industri otomotif Indonesia sehingga mampu menembus pasar internasional. Selain itu, Sri Mulyani menilai pengembangan proyek ini dapat memberikan jaminan keselamatan di dalam negeri dengan standar-standar otomotif yang memang sudah dibakukan baik pada level regional ASEAN maupun internasional.

"Saya senang karena di dalam proyek ini tidak sekedar membangun proyek, namun juga membangun sebuah sistem termasuk dari sisi perawatannya. Sehingga, dia akan menjadi salah satu ikon dari center of excellent yang saya harap akan mampu mendukung industri otomotif makin kompetitif dan dikenal di seluruh dunia,” ujar dia.

Sementara, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, pengembangan kawasan Proving Ground Bekasi melalui skema KPBU ini dapat menghasilkan pengujian tipe kendaraan bermotor yang lebih akurat dan memenuhi standar internasional. Menurut Budi, hal ini akan turut meningkatkan aspek keselamatan kendaraan bermotor.

Selain itu, imbuh Budi, proyek ini juga mendukung komitmen Indonesia untuk mengendalikan tingkat emisi karbon pada kendaraan, serta mengurangi ketergantungan pendanaan dari APBN.

“Dengan hadirnya proving ground sebagai fasilitas pengujian kendaraan terbesar se-Asia Tenggara ini akan meningkatkan daya saing, karena uji coba produk otomotif bisa dilakukan di dalam negeri dan langsung bisa diekspor tanpa harus dilakukan uji coba kembali di luar negeri. Insha Allah, kami akan lakukan groundbreaking pembangunannya pada tahun ini,” ungkap Budi.

Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo mendukung penuh upaya Kemenhub dan Kemenkeu dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Khususnya, infrastruktur ekosistem kendaraan listrik dan penurunan emisi kendaraan bermotor di Indonesia melalui proyek Proving Ground Bekasi ini.

“Kami berharap dengan dukungan yang kami berikan dapat mempercepat pembangunan proyek Proving Ground Bekasi ini, juga dapat membantu Pemerintah pada Proyek Strategis Nasional lainnya yang membutuhkan PDF dan penjaminan dengan skema KPBU. Sehingga, dapat mendukung dapat meringankan APBN yang saat ini tengah fokus dialokasikan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional,” jelas Sutopo.

Proving ground merupakan fasilitas pengujian di luar ruangan (outdoor test) sesuai dengan standar internasional yang telah mengadopsi United Nations Agreement Concerning The Adoption of Uniform Conditions of Approval and Reciprocal Recognition of Approval For Motor Vehicle Equipment and Parts (UN Agreement).

Akan ada sekitar 16 fasilitas pengujian sesuai dengan standar internasional United Nation Regulation (UNR), yang rencananya diterapkan di negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN Mutual Recognition Agreement.