Puan Maharani dorong perketat regulasi industri pinjol

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, menegaskan akan memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan perempuan Indonesia, terutama terkait meningkatnya jumlah perempuan yang terjebak dalam pinjaman online (pinjol). Puan menyebut fenomena ini sebagai masalah serius yang membutuhkan perhatian khusus, mengingat banyaknya perempuan kepala keluarga terjerat dalam utang akibat pinjol.

"Peningkatan jumlah perempuan, terutama perempuan kepala keluarga, yang terjebak dalam pinjaman online menunjukkan adanya ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit," ungkap Puan dalam keterangannya, Senin (28/4).

Puan menyampaikan perempuan adalah agen pembangunan bangsa dan pilar utama ketahanan keluarga. Oleh karena itu, ia menegaskan negara harus memberikan akses layanan finansial yang lebih aman dan ramah bagi perempuan, khususnya mereka yang menjadi tulang punggung keluarga.

Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena sejak 2018 hingga 2024, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima hampir 2.000 pengaduan terkait pinjol, dengan lebih dari 60% korban adalah perempuan. 

"Pemerintah harus segera memperketat regulasi terhadap industri pinjol. Penting juga untuk memberikan edukasi yang memadai kepada masyarakat, terutama perempuan, mengenai risiko pinjol yang bisa merugikan mereka," jelas Puan.

Mantan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ini juga menegaskan DPR berkomitmen untuk memperjuangkan peraturan yang lebih ketat dalam pengawasan industri pinjol dan memastikan perempuan memiliki akses yang lebih baik untuk kebutuhan finansial mereka tanpa terjebak dalam utang yang membelenggu kehidupan.

"Kami di DPR ingin memastikan perempuan bisa terus berdaya tanpa terperangkap dalam utang yang merugikan. Ini adalah komitmen kami untuk memperjuangkan kesejahteraan perempuan Indonesia," tutur Puan.