Rumah murah semakin sulit dijangkau milenial

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan generasi milenial masih kesulitan mendapatkan rumah murah yang layak huni. 

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan harga rumah terus merangkak naik, sementara masyarakat tidak mampu menjangkaunya.

“Adanya kenaikan harga rumah tentunya mempengaruhi daya jangkau kaum milenial serta hambatan dalam memperoleh subsidi di sektor perumahan,” katanya di Jakarta, Rabu (19/6).

Khalawi memaparkan, saat ini generasi milenial mencapai 30% dari jumlah penduduk Indonesia. Pada 2020, diperkirakan jumlah generasi milenial akan meningkat hingga 60% dari total populasi penduduk Indonesia. 

Di sisi lain, Khalawi mengatakan permasalahan sosial saat ini adalah generasi milenial lebih memprioritaskan hunian sewa seperti apartemen atau indekos di pusat kota yang aksesnya dekat dengan transportasi massa dan jaringan internet.

“Berdasarkan data, yang penting bagi generasi milenial adalah hunian yang dekat dengan fasilitas transportasi dan akses internet yang baik,” tuturnya.

Ia melanjutkan, pemerintah saat ini tengah mengupayakan penyediaan rumah bagi generasi milenial dengan menggandeng 25 bank nasional, salah satunya PT Bank Tabungan Nasional Tbk. (BTN)

"Sebab rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia sesuai dengan amanah UUD 1945 Pasal 28H," ujar Khalawi.

Khalawi mengatakan pemerintah akan berupaya menyediakan hunian bagi generasi milenial dengan program sejuta rumah. Pada 2019, ditargetkan sebanyak 1.250.000 unit rumah akan dibangun. 

KPR FLPP meningkat

Dalam program sejuta rumah, pemerintah menyediakan hunian dengan skema subsidi dan nonsubsidi.

Subsidi diberikan dalam dua skema, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 
Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB). FLPP adalah fasilitas dari pemerintah untuk membantu Bank Penyalur Kredit Perumahan Rakyat (KPR) agar memiliki likuiditas yang tinggi.

Direktur Utama BTN Maryono mengatakan saat ini pembiayaan perumahan dengan skema FLPP tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu. Ia mengatakan tahun ini ada 60.000 unit FLPP, sementara tahun lalu hanya 56.000 unit. Di sisi lain, pembiayaan skema SBB mengalami penurunan.

“FLPP naik jumlahnya SSB yang turun. SBB memang semakin lama semakin turun. Kalau FLPP mungkin masih dibutuhkan,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan selain skema FLPP, pemerintah juga memiliki program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2PT) yang jumlahnya juga cukup besar yaitu sebanyak 50.000 unit.

“Selain FLPP kita punya program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan BP2PT bantuan berbasis tabungan sebenarnya itu kurang lebih ada 50.000 juga di tahun ini itu yang belum banyak tau masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan BP2PT nantinya direncanakan untuk menggantikan  FLPP jika program tersebut telah selesai. 

Ia menyatakan sebanyak 80 juta hunian harus disiapkan untuk generasi milenial Indonesia. Ia melanjutkan, rumah singgah atau rumah sewa adalah hunian yang paling tepat bagi generasi milenial.

“Rumah singgah dan rumah sewa itu paling tepat untuk mereka ya. Dekat pusat kota. Karena mereka juga konsumtif inginnya yang full wi-fi dan digital life. Memang mereka kehidupannya seperti itu,” tuturnya.

Maryono pun mengatakan saat ini pihaknya bersama dengan pemerintah sedang menggodok cluster atau penggolongan terhadap generasi milenial untuk menjawab kebutuhannya. 

Maryono pun menambahkan generasi milenial yang disubsidi harus masuk cluster Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kalau mereka mau rumah milik baru kita masukan subsidi, kalau mereka itu masuk MBR. Kalau mereka milenial tapi penghasilan tinggi ya ga bisa. Gak semua millennial,” tuturnya.

Ia pun melanjutkan sasaran subsidi nantinya adalah milenial yang baru lulus sekolah dan belum punya penghasilan.

Selain itu, BTN juga menyediakan program KPR Gaeesss! untuk milenial. Program ini merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau apartemen (KPA) baik dalam kondisi belum tersedia secara utuh (inden) maupun yang telah tersedia secara utuh (ready stock). 

Skemanya adalah Biaya proses KPR dimasukkan dalam plafon kredit. Suku bunga kredit hanya 8,25% (fixed selama 2 tahun) Dengan Uang Muka minimal 1%. Diskon biaya provisi maupun administrasi, serta Tenor Kredit Hingga 30 tahun (KPR) & 20 tahun (KPA).

Sementara prasyaratnya adalah masih berusia diantara 21 hingga 30 tahun, pendapatan/gaji tetap, dan minimal sudah bekerja selama 1 tahun.

Riset : Fultri Sri Ratu Handayani