Saran DPR agar PLN tidak "boncos" karena listrik oversupply

Produksi listrik oleh PT PLN (Persero) masih tidak terserap seutuhnya sampai sekarang lantaran jauh lebih tinggi dibandingkan kebutuhan nasional (oversupply). Perusahaan setrum negara pun merugi.

Di Pulau Jawa, misalnya. PLN memprediksi akan ada tambahan pasokan listrik 6.000 MW pada akhir 2022. Namun, permintaannya hanya sekitar 800 MW. 

Menyiasati masalah ini, Komisi VI DPR mendorong pemerintah memprioritaskan pengembangan kendaraan listrik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan mendorong PLN membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di setiap provinsi.

Menurut Anggota Komisi VI DPR, Rafli, PLN dapat membangun SPKLU tanpa perlu menunggu ada konsumen yang menggunakan kendaraan listrik terlebih dahulu. Pangkalnya, banyak masyarakat yang menunggu ketersediaan infrastruktur.

"Setelah ada infrastruktur, orang akan melihat sehingga tertarik untuk mengadopsi mobil listrik," ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/3).

Dukungan senada disampaikan Anggota Komisi VI DPR, Nusron Wahid. Politikus Partai Golkar ini menyatakan, anggota dewan mendukung suksesi program akselerasi ekosistem kendaraan listrik.

Kendati demikian, PLN diminta segera melapor kepada Komisi VI DPR tentang perkembangan dan strategi dalam mewujudkan ekosistem kendaraan listrik.

"Kira-kira berapa persen pada tahun 2024 mobil listrik yang harus sudah terpakai untuk mengurangi kelebihan pasokan berapa besar," tandasnya.