sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Sinyal BI relaksasi suku bunga acuan masih ada

Bank Indonesia memberi sinyal masih ada ruang pelonggaran kebijakan moneter termasuk melalui instrumen suku bunga acuan.

Sukirno
Sukirno Jumat, 22 Nov 2019 00:29 WIB
Sinyal BI relaksasi suku bunga acuan masih ada

Bank Indonesia memberi sinyal masih ada ruang pelonggaran kebijakan moneter termasuk melalui instrumen suku bunga acuan dalam beberapa waktu ke depan, dengan mencermati dinamika perekonomian global dan penyesuaian ekonomi domestik.

Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan arah kebijakan Bank Sentral saat ini tetap akomodatif. Sikap akomodatif itu dikatakan Perry setelah Bank Sentral memilih untuk menahan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 5% pada November 2019.

Untuk "mengkompensasi" penahanan suku bunga acuan itu, Bank Sentral menginjeksi stimulus terhadap perekonomian dengan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sebanyak 0,5% menjadi 5,5% di bank umum dan 4,5% di bank syariah.

Relaksasi GWM sebesar 50 basis poin itu, diklaim Perry, akan mengguyur industri perbankan dengan likuiditas sebanyak Rp26 triliun, yang berlaku mulai 2 Januari 2020.

Ke depan, Perry masih membuka ruang relaksasi kebijakan baik melalui instrumen moneter maupun instrumen makroprudensial.

"Ke depan, BI akan mencermati ekonomi global dan domestik dalam memanfaatkan ruang bauran kebijakan akomodatif untuk menjaga jaga inflasi dan stabilitas eksternal serta mendukung momentum pertumbuhan ekonomi. Bentuknya bisa kebijakan moneter, makroprudensial, maupun yang lain-lain," ujar Perry dalam konferensi pers di Gedung BI, Kamis (21/11)

GWM adalah rasio dari total dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang harus dipelihara oleh perbankan pada saldo rekening BI.

Dengan diturunkannya rasio GWM, maka dana yang disimpan perbankan di BI akan lebih kecil, dan sebaliknya dana yang dapat disalurkan perbankan sebagai kredit ke debitur lebih besar. Dengan penurunan GWM ini, BI berharap kredit dapat tumbuh lebih baik dan dapat mendorong perekonomian.

Sponsored

"Sehingga sampai kuartal I-2020 tentu saja tidak perlu khawatir dana itu ditambah dan siap menyalurkan kredit," kata Perry.

Kebijakan akomodatif lanjutan juga dimungkinkan karema fundamental ekonomi domestik terjaga. Hal ini tercermin dari inflasi pada Oktober 2019 yang rendah atau sebesar 3,13% (year-on-year/yoy). Laju inflasi itu menurun dibandingkan dengan inflasi September 2019 sebesar 3,39% (yoy).

Hingga akhir 2019, inflasi diperkirakan BI berada di sekitar 3,1%. Inflasi yang rendah, kata Perry, tidak menandakan melemahnya daya beli masyarakat. Sebaliknya, dia berasumsi bahwa inflasi yang relatif terjaga maka akan membuat daya beli masyarakat menguat.

Maka itu, dia optimistis pada kuartal IV-2019 permintaan akan tumbuh besar dan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan 2019 mencapai 5,1%.

Di sisi eksternal, Perry menjamin pihaknya juga akan mencermati kondisi Neraca Pembayaran sebelum mengeluarkan kebijakan akomodatif. Sejauh ini, arus modal asing masih deras. Hal itu pun turut menopang stabilitas nilai tukar rupiah yang sejak awal tahun sampai dengan 20 November 2019 menguat 2,03% (ytd).

"Ke depan, masih ada ruang bauran untuk moneter dan makroprudensial. Kami akan mencermati ke depannya,” ujar Perry.

Sepanjang tahun ini, BI memangkas suku bunga acuan sebesar 100 basis poin dari Juli 2019 hingga Oktober 2019. Namun penurunan suku bunga acuan itu belum ampuh untuk mendorong permintaan. Hal itu terbukti setelah lemahnya permintaan kredit yang membuat pertumbuhan kredit melambat di September 2019 menjadi 7,89% dari Agustus 2019 yang sebesar 8,5%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan tren penurunan suku bunga kebijakan BI 7-DRRR bisa memberikan dampak kepada peningkatan pembiayaan kepada dunia usaha sebagai stimulus./ Antara Foto

Stimulus industri

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan tren penurunan suku bunga kebijakan BI 7-DRRR bisa memberikan dampak kepada peningkatan pembiayaan kepada dunia usaha sebagai stimulus.

Airlangga juga menginginkan suku bunga acuan tersebut juga dapat mendukung berbagai kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah untuk mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya memerlukan dukungan dari sisi fiskal, namun juga sisi moneter dalam hal ini pihak Bank Indonesia," kata Airlangga.

Sebelumnya, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan 7-DRRR sebesar 5% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode November 2019, setelah penurunan empat kali beruntun sejak Juli-Oktober 2019 sebesar 100 basis poin.

Menurut dia peluang BI untuk menurunkan suku bunga kebijakan ke depan cukup besar karena beberapa pertimbangan yaitu tren laju inflasi yang masih rendah dibawah target 3,5% plus minus 1% yaitu 3,13% hingga Oktober 2019.

Kemudian, stabilitas rupiah terhadap dolar AS yang masih terjaga pada kisaran Rp14.000 serta suku bunga acuan BI yang masih cukup tinggi dibandingkan negara tetangga lainnya seperti Filipina 4%, Malaysia 3% dan Thailand 1,5%.

Demikian juga, tambah dia, suku bunga rill (dengan mengurangi angka inflasi dari suku bunga kebijakan) di Indonesia masih menarik dibandingkan Thailand dan Taiwan, dan sama menariknya dengan Malaysia.

Meski demikian, ia mendukung keputusan BI untuk mempertahankan suku bunga acuan karena saat ini masih terdapat risiko global yang dipicu oleh ketidakpastian perang dagang AS dengan China dan Brexit yang berlarut-larut.

"Keputusan mempertahankan BI 7-DRRR yang diambil BI, saya rasa itu merupakan keputusan optimal. Meski tekanan inflasi di dalam negeri berada pada tren yang menurun dan nila tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada level yang relatif stabil, BI kemungkinan masih memandang risiko eksternal masih cukup tinggi," ujarnya.

Airlangga juga mengapresiasi langkah penurunan GWM Rupiah oleh bank sentral dalam upaya menjaga kecukupan likuiditas di pasar keuangan. (Ant)

Berita Lainnya