Sistem OSS yang diklaim Jokowi masih terkendala

Sistem perizinan online satu pintu yang diklaim Presiden Jokowi mempermudah pengusaha, ternyata masih bermasalah.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengaku, layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) masih terus dalam tahap penyempurnaan. 

Saat ini, OSS telah berada di bawah BKPM setelah dipindahkan dari Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2 Januari lalu.

"Masih cukup banyak tantangan dan kesulitan. Satu persatu masalah seperti software dan konektivitas sedang kami perbaiki. Target kami tahun ini adalah terlaksananya Rakernas tahunan BKPM dengan 530 BKPM daerah, dan Maret kami akan meluncurkan fase berikutnya dari OSS,” kata Lembong di kantornya, Jakarta, Rabu (6/2).

Lebih rinci Lembong menjelaskan, perbaikan layanan OSS pada fase tersebut berada pada pengawasan dan memfasilitasi proyek-proyek besar yang berinvestasi di daerah yang membutuhkan penasehat antara kementerian dan lembaga.

"Jadi proyek-proyek besar investasi di daerah membutuhkan koordinasi dengan pusat seperti Kementerian PU, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian," kata Lembong.

Selain itu, OSS bertujuan untuk menjadi platform koordinasi online antarkementerian atau lembaga. OSS juga bertujuan menyamakan tantangan dan kendala investasi pada fase lanjutan.