Sri Mulyani bongkar Kepala KPP jadi mafia pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan masih ada praktik korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Sri mengatakan, meski telah memulai reformasi di Kemenkeu sejak 15 tahun lalu saat ia menjabat Menteri Keuangan, namun praktik korupsi masih belum sepenuhnya hilang.

"Birokrasi relatif bersih. Tapi masih lihat beberapa yang fail (gagal). Di KPP yang masih terjadi korupsi. Ada yang sifatnya petugas pemeriksa hanya main-main, atau yang lebih serius kepala kantornya menjadi ketua mafia," katanya, di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (3/12).

Sri pun mengaku jengkel dan menyebut dua praktik buruk semacam itu sebagai contoh yang paling ekstrem yang terjadi di lingkungan Kemenkeu.

"Kami punya dua itu ekstrem dan saya jengkel betul kalau soal itu (korupsi). Dan biasanya kalau jengkel saya bisa keras, suruh pecat saja," ujarnya.

Sri menyebut praktik yang dilakukan oleh segelintir orang tersebut terus membekas di ingatan masyarakat. Sehingga, lanjutnya, ketika orang bicara tentang KPP Pajak yang diingat adalah perilaku korupsinya.

"Sekitar 349 orang yang kerjanya benar, hanya gara-gara satu (orang) semuanya kemudian dipersepsikan seperti itu. Itu yang dinamakan pengkhianatan," ucapnya.

Untuk itu, katanya, dibutuhkan pengawasan yang baik, dimulai dari pemimpin yang jeli menilai stafnya. Sehingga, katanya, identifikasi perilaku korupsi dapat ditanggulangi sejak dini.

Sri pun menuturkan, pemberantasan perilaku korup di lingkungan kementeriannya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diselesaikan. 

Pasalnya, dari sekitar 400 Kantor Pelayanan Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia, hanya 87 yang mendapatkan gelar wilayah bebas korupsi (WBK) dan 19 kantor mendapatkan gelar wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

"Pesan saya begini, yang sudah WBK dan WBBM beban moral Anda jadi lebih besar. Jangan sampai sudah jadi WBK kemudian ditangkap. Karena itu ada kejadian, hati-hati, dan kalau belum WBK bukan berarti boleh korupsi," tuturnya.

Strategi cegah korupsi

Sementara itu, Sri Mulyani telah menyiapkan beberapa strategi untuk mencegah korupsi di lingkungan Kemenkeu. Pertama, melibatkan berbagai pihak yang bisa mengontrol dan mengawasi sistem birokrasi. 

"Kami semuanya mencoba untuk terus menularkan sikap antikorupsi itu kepada seluruh jajaran, terutama di kantor pelayanan di mana berbagai sumber-sumber kerawanan korupsi akan terus kami tangani," katanya.

Kedua, meningkatkan kepatuhan internal serta mekanisme check and balance. Ketiga, menggandeng lembaga internasional dan pelaku usaha untuk dapat mengawasi dan memberi masukan langsung terhadap kinerja Kemenkeu.

"Apakah itu dengan lembaga-lembaga internasional dan pengusaha sehingga kami bisa mendapatkan feedback langsung kalau ada sesuatu yang perlu diperbaiki terutama kalau bicara mengenai masalah integritas," ucapnya.

Terakhir, menggunakan whistle blower system untuk memperoleh informasi dari masyarakat jika ada praktik buruk yang mengarah kepada perilaku korup di lingkungan Kemenkeu.

"Di mana dengan sistem itu bisa menuntun kami kepada informasi-informasi yang harus ditindak lanjuti kalau ada keluhan dari masyarakat, terutama menyangkut korupsi," jelasnya.

Lebih jauh, Sri mengatakan, komitmen tersebut harus dijalankan dan dikerjakan agar semangat antikorupsi tidak hanya tinggal menjadi slogan semata.