Subsidi LPG tertutup tahun ini? Banggar: Sangat berat

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan, sangat berat memberlakukan skema subsidi tertutup untuk Liquified Petroleum Gas (LPG) tahun ini, meski di dalam tiga tahun terakhir pemerintah sudah melakukan pilot projek di beberapa daerah.

Menurutnya, sudah belasan tahun penyaluran subsidi dilakukan secara terbuka. Said menyebut mekanisme harus diubah menggunakan finger print, sehingga subsidi bisa diberikan langsung kepada penerima tidak lagi pada komoditas.

"Berat, sangat berat (berlakukan subsidi tertutup tahun ini). Kalau sudah sempurna Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), gak cukup DTKS, tapi juga fingerprint," paparnya dalam acara Energy Corner, Senin (14/3).

Pada pertengahan tahun ini, kata Said, setidaknya akan dilakukan penyempurnaan DTKS. Setelah DTKS disempurnakan menurutnya fingerprint saja tidak cukup, untuk jangka panjang perlu menggunakan biometrik melalui retina mata.

"Jangka panjang pakai retina mata, pilihan pemerintah berikan subsidi. Gak ke komoditi tapi langsung ke yang berhak," jelasnya.

Disparitas harga antara LPG 3 kg dan nonsubsidi sangat jauh. Apalagi setelah Pertamina menaikkan harga non subsidi. Sehingga semakin banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan LPG 3 kg.

"Disparitas harga LPG ini lah bikin tekanan. Di lapangan dioplos jadi yang 12 kg, padahal 12 kg ini nonsubsidi, inikan berat sekali beban bagi pemerintah," sesalnya.

Kepala Pusat Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Abdurohman mengatakan, 92% rumah tangga masih menggunakan LPG 3 kg. Sehingga untuk meningkatkan efektifitas perlu dilakukan reformasi subsidi.

Untuk melakukannya dia sebut perlu dilakukan secara hati-hati dan bertahap, melalui persiapan dan penyempurnaan DTKS. Melalui penyempurnaan ini menjadi modal dalam menyalurkan subsidi secara tertutup.

"Pemerintah sedang melakukan piloting, dan ini akan dievaluasi terus menerus dan penyempurnaan mengenai skema ini," tuturnya.