AS sepakati transfer teknologi nuklir ke Arab Saudi

Menteri Energi Amerika Serikat Rick Perry telah menyetujui enam otorisasi rahasia oleh sejumlah perusahaan untuk menjual teknologi dan pendampingan tenaga nuklir ke Arab Saudi. Demikian menurut salinan dokumen yang dilihat oleh Reuters pada Rabu (27/3).

Pemerintahan Trump diam-diam mengejar kesepakatan yang lebih luas tentang berbagi teknologi tenaga nuklir AS dengan Arab Saudi Saudi, yang bertujuan untuk membangun setidaknya dua pembangkit listrik tenaga nuklir.

Beberapa negara termasuk AS, Korea Selatan, dan Rusia bersaing untuk kesepakatan itu, dan pemenangnya diharapkan diumumkan pada akhir tahun ini oleh Arab Saudi.

Menurut narasumber yang mengetahui hal ini, persetujuan Perry, yang disebut sebagai otorisasi Bagian 810, mengizinkan perusahaan untuk melakukan pekerjaan awal sebelum kesepakatan apapun, tetapi tidak mengirimkan peralatan. Persetujuan tersebut pertama kali dilaporkan oleh Daily Beast.

Administrasi Keamanan Nuklir Nasional (NNSA) dari Kementerian Energi menyebut dalam dokumen itu bahwa perusahaan telah meminta agar pemerintah Trump merahasiakan persetujuannya.

"Dalam hal ini, masing-masing perusahaan yang telah menerima otorisasi khusus memberikan kami permintaan tertulis agar otorisasi mereka tidak diungkap ke publik," sebut NNSA dalam dokumen tersebut.

Di masa lalu, Kementerian Energi pernah membuat otorisasi Bagian 810 dan itu tersedia untuk publik.

Seorang pejabat Kementerian Energi mengatakan permintaan tersebut berisi informasi hak milik dan bahwa otorisasi melalui proses persetujuan multi-lembaga.

Banyak anggota parlemen AS khawatir bahwa berbagi teknologi nuklir dengan Arab Saudi pada akhirnya dapat menyebabkan perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman tahun lalu menuturkan kepada CBS bahwa pihaknya akan mengembangkan senjata nuklir jika saingannya, Iran, melakukannya. Selain itu, Arab Saudi beberapa kali menolak menyetujui standar AS yang akan memblokir dua cara untuk memproduksi fisil bagi senjata nuklir secara rahasia, yaitu dengan memperkaya uranium dan memproses ulang bahan bakar bekas. 

Kekhawatiran di Kongres tentang berbagi teknologi dan pengetahuan nuklir dengan Arab Saudi naik pascapembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki.

Otorisasi Bagian 810 dibuat setelah November 2017, tetapi tidak jelas apakah ada yang dibuat setelah pembunuhan Khashoggi. 

Brad Sherman, seorang anggota DPR AS asal Demokrat, pada Rabu, meminta Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk merilis nama-nama perusahaan yang mendapat persetujuan. Kala itu, Pompeo menjawab akan mengeceknya.

Sherman menuding, pemerintahan Trump telah berupaya untuk menghindari Kongres menyusul kebijakan berbagi nuklir dengan Arab Saudi.

Namun, Pompeo mengklaim bahwa pemerintah tengah bekerja untuk memastikan teknologi nuklir apapun yang dibagikan tidak akan menimbulkan risiko proliferasi.

Bulan lalu, anggota DPR Demokrat menuduh, para pejabat Gedung Putih mengabaikan peringatan bahwa mereka mungkin melanggar hukum ketika mereka bekerja sama dengan sejumlah mantan pejabat AS dalam sebuah kelompok yang disebut IP3 International untuk memajukan rencana bernilai miliaran dolar untuk membangun reaktor nuklir di Timur Tengah, termasuk di Arab Saudi.

IP3 tidak segera merespons pertanyaan apakah mereka salah satu perusahaan yang mendapat otorisasi Bagian 810.

Secara terpisah, Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GAO), menerima permintaan dari Senator Republik Marco Rubio dan Senator Demokrat Bob Menendez untuk menyelidiki pembicaraan pemerintah mengenai kesepakatan nuklir dengan Arab Saudi. GAO mengungkap hal ini pada Rabu lalu.