sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Bagaimana Uni Soviet menghancurkan "Musim Semi Praha"

Presiden Rusia Vladimir Putin menggunakan Doktrin Brezhnev sebagai pembenaran untuk menginvasi Ukraina.

Christian D Simbolon
Christian D Simbolon Selasa, 03 Mei 2022 18:11 WIB
Bagaimana Uni Soviet menghancurkan

Baru sekitar sejam terlelap di asrama kampus, pengajar University of Kosice, Pavel Grossman dibangunkan oleh salah satu koleganya. Rekan Grossman itu panik. Ia menyerukan pasukan Uni Soviet telah memasuki Checkhoslovakia. Perang akan segera pecah. 

Itu 20 Agustus 1968. Jam dinding menunjukkan angka 01.00 dini hari. Grossman dan rekan-rekannya yang lain sempat tak mempercayai cerita rekannya itu. Mereka pikir rekannya itu sedang meracau. 

"Dia meyakinkan kami untuk menyetel radio dan mendengar sendiri berita mengenai itu. Benar saja, siaran radio nasional memberitakan kabar itu," kata Grossman seperti dikutip dari "Memories of The Praque Spring" yang tayang di BBC pada 2008. 
 
Terletak di timur Slovakia, kampus Grossman jadi salah satu tempat pertama yang bakal dilintasi pasukan Soviet. "Selama berhari-hari dan bermalam-malam, saya menyaksikan gelombang pasukan membanjiri kota," kata Grossman. 

Suatu pagi, Grossman sedang melangkah menuju kampus saat melihat sebuah poster perang Rusia terpacak pada sebuah pohon. Kesal, ia merobek poster itu. Sekelompok prajurit Rusia ternyata menyaksikan aksi tersebut. 

Syahdan, Grossman langsung dikepung. Ia dipukul hingga terjerembap ke tanah. Seorang perwira mengeluarkan pistol. "Saya pikir itu akhir hidup saya. Untungnya, setelah negosiasi alot, mereka melepas saya," ujar pria yang kini tinggal di Abingdon, Inggris itu. 

Seperti mayoritas warga Ceko lainnya ketika itu, Grossman ialah pendukung gerakan Musim Semi Praha (Praque Spring). Itu terminologi untuk meringkus serangkaian kebijakan reformasi liberal yang diusung pemimpin Republik Ceko Alexander Dubcek.

Era itu juga diwarnai gelombang protes massal terhadap komunisme di Praha, ibu kota Ceko. 

"Musim semi Praha memberikan semua orang harapan nyata mengenai kehidupan kreatif dan bebas di sebuah negara yang jauh lebih demokratis. Invasi Uni Soviet menghancurkan harapan tersebut," kenang Grossman. 

Sponsored

Kekagetan serupa dirasakan Dana Brasdova. Saat invasi Uni Soviet ke Ceko terjadi, Brasdova masih berusia 17 tahun dan sedang duduk di bangku sekolah menengah atas. Meski masih remaja, Brasdova mengaku turut memperhatikan perkembangan dunia politik di Ceko ketika itu.

"Saya tertarik dengan apa yang terjadi di masyarakat dan antusias menghadapi perubahan iklim politik. Saya punya harapan untuk masa depan yang lebih baik. Musim Semi Praha seperti angin segar setelah bertahun-tahun hidup dalam tekanan," kata Brasdova. 

Tinggal di Decin, sebuah kota di perbatasan di utara Ceko, Brasdova dan keluarganya menyaksikan ratusan tank Soviet merangsek memasuki Ceko. Saat malam invasi, ia juga bisa mendengar desingan pesawat melintasi langit. "Kami pikir itu hanya manuver latihan militer saja," kata Brasdova. 

Pada 1968, Ceko merupakan salah satu negara di bawah kendali Uni Soviet. Sebelum pemerintahan dipegang Dubcek, Ceko bahkan jadi salah satu negara blok timur yang paling patuh terhadap beragam kebijakan komunis Rusia. 

Brasdova sempat tak percaya Ceko bakal takluk. Selama berbulan-bulan, ia masih menyimpan asa iklim "kebebasan" yang dirasakan publik Ceko di bawah Dubcek tak akan direnggut kembali. "Akan tetapi, realitasnya ternyata berbeda dari harapan," kata dia. 

Pengunjuk rasa mengepung dua tank pasukan Uni Soviet di Praha pada 20 Agustus 1968. /Foto Wikimedia Commons

Negosiasi di bawah ancaman

Total ada sekitar 200 ribu pasukan dan 2.000 tank yang dikerahkan untuk menginvasi Ceko. Selain dari Uni Soviet, prajurit juga didatangkan dari tiga negara anggota Pakta Warsawa lainnya, yakni Bulgaria, Polandia, dan Hungaria. 

Yang pertama dikuasai pasukan invasi ialah Bandara Internasional Ruzyne. Setelah itu, mereka mengambil alih kendali terhadap stasiun televisi, radio, dan objek-objek vital lainnya. Tidak ada perlawanan dari pasukan Ceko. Pada hari kedua invasi, seluruh Ceko sudah berada di bawah kendali Uni Soviet cs. 

Invasi diputuskan pemimpin Uni Soviet Leonid Brezhnev setelah gagalnya serangkaian negosiasi untuk menyetop gelombang reformasi di Ceko. Meskipun sudah diwanti-wanti oleh Moskow, Dubcek dianggap tak mau menghentikan kebijakan-kebijakan bernuansa liberal yang ia keluarkan sejak Januari 1968.

Gelagat invasi sebenarnya sudah terlihat dari jauh-jauh hari. Beberapa bulan sebelum invasi, Dubcek menerima laporan-laporan rahasia dari para duta besarnya di Berlin, Warsaw, dan Budapest mengenai aktivitas gelar pasukan di negara-negara blok timur yang berbatasan dengan Ceko. Sebagai orang yang pernah dekat dengan Brezhnev, Dubcek tak percaya negaranya bakal benar-benar diserbu. 

"Dengan kebanggaan saya sebagai seorang komunis, saya menyatakan bahwa saya tak pernah punya bayangan bahwa seseorang mengusulkan supaya tindakan (invasi) semacam itu dilakukan kepada kami," kata Dubcek seperti dikutip dari The Rise and Fall of Communism in Eastern Europe karya Ben Fowkes yang diterbitkan Macmillan pada 1995. 

Dubcek ditangkap prajurit Uni Soviet pada hari kedua invasi. Ia diringkus bersama dua koleganya di Gedung Komite Pusat Partai Komunis Ceko, yakni Presiden Majelis Nasional Ceko Smrkovsky dan anggota Komite Pusat Partai Komunis Ceko, Kriegal. Ketiganya diikat dengan tali sebelum diungsikan ke sebuah resort. 

Dua hari setelah ditangkap, Dubcek, Smrkovsky, dan Kriegal lantas diterbangkan ke Moskow untuk menghadiri negosiasi dengan para petinggi Uni Soviet dan perwakilan negara-negara anggota Pakta Warsawa. Negosiasi itu juga dihadiri langsung oleh Brezhnev dan Presiden Ceko Svoboda. 

Sepanjang negosiasi, Brezhnev dilaporkan berulang kali mengancam akan melebur wilayah Ceko ke dalam Uni Soviet dan menghabisi 14 juta warga yang tinggal di negara itu jika Dubcek dan kawan-kawan tak mau "membenahi" situasi domestik di Ceko. 

Saking alotnya negosiasi itu, sebuah laporan menyebutkan, Presiden Svoboda bahkan sempat mengambil sebuah revolver dan menggertak akan bunuh diri jika Ceko tidak diberikan hak untuk bicara mengenai masa depan mereka.

"Negosiasi-negosiasi itu berlangsung di bawah bayang-bayang tank dan pesawat tempur," kata Smrkovsky seperti dikutip dari The Czech Black Book yang terbit pada 1969. 

Tak lama setelah negosiasi itu usai, Moskow kemudian menyebar sebuah komunike. Dalam komunike itu, tercatat kesepakatan yang menyatakan bahwa pasukan invasi hanya akan ditarik dari Ceko jika situasi di Ceko sudah kembali normal. 

Saat menjelaskan hasil negosiasi di depan parlemen Ceko, Smrkovsky mengungkapkan bahwa pemerintah, termasuk di antaranya kalangan legislator, terpaksa mengeluarkan tindakan-tindakan tegas terhadap pers, televisi dan radio. 

Langkah-langkah strategis, kata Smrkovsky, juga perlu dilakukan untuk memastikan klub-klub politik dibubarkan dan mencegah munculnya partai politik baru di Ceko. Itu semua sesuai arahan dari Moskow. 

"Kuasa dalam keadaan darurat akan diberikan kepada pemerintah. Semua tindakan itu tidak bisa dipisahkan keterkaitannya dengan upaya menormalisasi situasi dan rencana penarikan pasukan asing dari Ceko," kata Smrkovsky. 

Uni Soviet juga ikut campur dalam urusan domestik Ceko, di antaranya dengan memaksa Ceko memecat para pejabat yang terindikasi pro terhadap gerakan Musim Semi Praha, menggelar pengadilan terhadap elemen-elemen kontrarevolusioner, serta memastikan sekolah-sekolah hanya mengajarkan "hal-hal yang baik" tentang Uni Soviet. 

Setelah Ceko kembali normal, Dubcek dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Komite Pusat Partai Komunis Ceko pada April 1969. Ia lantas dibuang menjadi Duta Besar Ceko di Turki. Pada 1970, ia resmi ditendang dari Partai Komunis. 

Eks pemimpin Republik Ceko Alexander Dubcek (tengah) dalam sebuah foto pada 1989. /Foto Wikimedia Commons

Replikasi Doktrin Brezhnev?

Setidaknya ada 77 warga sipil Ceko tewas dalam invasi tersebut. Saat invasi berlangsung, sebanyak 70 ribu warga Ceko dipaksa mengungsi. Setelah kembali berada di bawah cengkeraman Uni Soviet, diperkirakan ada sekitar 300 ribu warga yang meninggalkan Ceko dan pindah ke negara lain. 

Invasi Ceko dikutuk Amerika Serikat dan hampir seluruh negara di Eropa Barat. Meski begitu, Uni Soviet tak "dihukum". Sidang-sidang Dewan Keamanan PBB yang digelar untuk membahas invasi tersebut cenderung tak membuahkan hasil. Hampir tidak ada sanksi tegas untuk negara-negara Pakta Warsawa yang turut serta dalam invasi tersebut. 

"Dewan Keamanan PBB hanya membahas isu Ceko selama empat hari. Sebagaimana diprediksi banyak orang, resolusi mengutuk intervensi militer itu gagal karena veto Uni Soviet," jelas Richard M Goodman dalam "The Invasion of Czechoslovakia:1968" yang terbit dalam International Lawyer Journal. 

Invasi Ceko, menurut Goodman, terang-terangan melanggar norma nonintervensi yang berlaku dalam hukum internasional dan dicatat di Piagam PBB. Namun, negara-negara Barat, termasuk yang tergabung dalam NATO, tak berani mengambil langkah tegas lantaran khawatir konflik Ceko melebar. 

Uni Soviet sendiri, lanjut dia, menjustifikasi invasi tersebut hanya dengan dalih telah mendapat izin dari para pemimpin Ceko. Ketika itu, Soviet merilis sebuah dokumen tanpa tanda tangan yang menyiratkan pemimpin Ceko mengundang pasukan Pakta Warsawa untuk masuk ke negara tersebut. 

"Invitasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan upaya Uni Soviet membentuk pemerintahan baru di Ceko... Dalam komunikasi tertulis maupun oral, pejabat Ceko membantah bukti yang disiapkan Uni Soviet sebagai justifikasi invasi tersebut," kata Goodman. 

Sepak terjang Uni Soviet dan negara-negara anggota Pakta Warsawa dalam invasi Ceko kelak dikenal sebagai Doktrin Brezhnev. Secara umum, doktrin itu menyatakan bahwa Moskow punya hak intervensi di negara-negara yang rezim komunisnya sedang terancam. Selain di Ceko, Doktrin Brezhnev juga dijadikan justifikasi Uni Soviet menginvasi Afghanistan pada 1979.

Kini, Doktrin Brezhnev tengah dipakai Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai dalih untuk menginvasi Ukraina. Sebelum invasi, Putin sempat membahas ancaman genosida di Donbas dan pentingnya Rusia turun tangan mencegah kejatahan kemanusiaan itu. Ia juga sempat menyebut Ukraina sebagai bagian tak terpisahkan dari Rusia. 

"Doktrin Brezhnev versi Putin ialah upaya untuk mengklaim kembali apa yang lazimnya disebut sebagai kawasan near-abroad Rusia, yakni negara-negara seperti Ukraina yang dulunya adalah bagian dari Uni Soviet," jelas pengamat politik Patrick Griffin dan William Danvers dalam sebuah opini yang tayang di The Hills, Januari lalu. 

 

Berita Lainnya