sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Bahas pemulihan ekonomi, Carrie Lam akan ke Beijing

Menurutnya, butuh dukungan lebih besar dari China daratan untuk integrasi, terutama di Greater Bay Area.

Valerie Dante
Valerie Dante Selasa, 27 Okt 2020 16:33 WIB
Bahas pemulihan ekonomi, Carrie Lam akan ke Beijing
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 939.948
Dirawat 149.388
Meninggal 26.857
Sembuh 763.703

Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, akan melakukan perjalanan ke Beijing pada pekan depan untuk kunjungan tiga hari guna membahas rencana menghidupkan kembali ekonomi pusat keuangan global yang terpukul akibat coronavirus baru (Covid-19) dan protes antipemerintah.

Lam mengatakan, akan berangkat ke Shenzhen pada 3 November. Dia bakal melakukan tes Covid-19 sebelum bertolak ke Tiongkok.

"Perjalanan saya ke Beijing kali ini semata-mata untuk membahas sisi ekonomi mengingat situasi ekonomi yang tentu sangat serius di Hong Kong," katanya, Selasa (27/10) waktu setempat.

Dia menuturkan, Hong Kong membutuhkan lebih banyak dukungan dari China daratan.

"Hal ini diperlukan terutama mengingat Hong Kong hendak berintegrasi lebih baik dengan China daratan, terutama di daerah Greater Bay Area," ujarnya.

Pemimpin yang didukung Beijing itu menunda pidato kebijakan tahunannya awal bulan ini untuk melakukan perjalanan ke China daratan, membicarakan bagaimana pemerintah pusat dapat mendukung pemulihan ekonomi Hong Kong.

Lam mengatakan, masih berencana menyampaikan pidatonnya pada akhir November nanti.

Dirinya berulang kali menekankan pentingnya Greater Bay Area, wilayah yang mencakup Hong Kong, Makau, dan sembilan kota di Provinsi Guangdong, China,  sebagai pilar utama memberikan manfaat ekonomi bagi kota tersebut.

Sponsored

Hong Kong terguncang pukulan ganda protes antipemerintah yang menjerumuskan kota ke dalam krisis terbesarnya dalam beberapa dekade tahun lalu serta dampak Covid-19.

Sementara itu, Beijing memberlakukan UU Keamanan Nasional di Hong Kong pada Juni yang menghukum apa yang secara luas didefinisikan pihak berwenang sebagai pemisahan diri, hasutan, dan kolusi dengan pasukan asing.

Pemerintah barat dan kelompok hak asasi manusia (HAM) internasional khawatir undang-undang tersebut mengikis kebebasan di Hong Kong. Namun, pihak berwenang di Beijing dan Hong Kong mengatakan, undang-undang itu diperlukan untuk membawa stabilitas. (Channel News Asia)

Berita Lainnya