Benarkah Rusia kalah perang di Ukraina? Ini penjelasan pengamat

Invasi Rusia ke Ukraina memasuki bulan kedua sejak pertama kali dilancarkan pada 24 Februari lalu. Opini beredar bahwa sejumlah analis militer luar negeri menyebutkan bahwa pada hakikatnya Rusia sudah kalah perang. Mereka beranggapan kemampuan alutsista Rusia sangat tidak sebanding dengan yang dimiliki Ukraina. Lagipula, sejauh ini Ukraina belum menyatakan menyerah kendati ribuan nyawa tewas dan jutaan warga mengungsi.

Menanggapi opini tersebut Pengajar Hubungan Internasional dan Pendiri Synergy Policies Dinna Prapto Raharja menyatakan dalam tahap ini masih terlalu dini mengatakan Rusia kalah perang. Belum ada tanda-tanda pasti bahwa salah satu di antara kedua negara tersebut menyerah. Seluruh dunia juga tahu bahwa ini bukan semata konflik kedua negara. Namun, turut pula campur tangan Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO yang menggerakkan ketegangan.

“Satu solusi yang gagal diterapkan adalah Ukraina sungguh menunjukkan ketegasan untuk independen dari pengaruh negara-negara adidaya. Sebagai negara yang bertetangga dengan negara adidaya, punya sejarah hubungan panjang dengan Uni Soviet dan masyarakatnya pun bersaudara dengan Rusia, maka kebijakan luar negeri Ukraina sebaiknya tidak digerakkan oleh negara-negara adidaya,” ungkap Dinna ketika dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat (25/3) malam.

Dinna menambahkan Ukraina sebaiknya bersikap non-blok, dan tidak memiliterisasi diri tetapi memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak demi kedamaian kawasan. Saat ini Ukraina masih terus bimbang, terus maju mundur tentang sikapnya pada Rusia dan NATO. Selama hal ini terjadi, Rusia masih merasa diberi harapan bahwa Ukraina akan tunduk pada Rusia. 

Di sisi lain NATO dan AS pun masih merasa diberi harapan bahwa Ukraina akan memberikan segala-galanya demi nama besar NATO dan AS. Padahal hal ini salah kaprah. Sebaliknya Ukraina justru akan rugi besar jika memberi pesan yang keliru pada kedua belah pihak.

Menanggapi isu pengubahan konstitusi Ukraina untuk menciptakan perdamaian dengan Rusia, Dinna menyebutkan bahwa konstitusi bersifat konsensus masyarakat, bukan sesuatu yang dipaksakan dari negara lain kepada negara lain. Jika hal ini merupakan permintaan Rusia, tentu masih bisa dinegosiasi titik kesepakatan terkait jaminan pertahanan keamanan untuk Ukraina, bukan dengan mengubah konstitusi negara lain tetapi dengan membicarakan skema kerjasama yang meyakinkan masyarakat Ukraina.

“Jika Ukraina terus berkeras menjadi pangkalan militer NATO, permintaan Rusia juga akan makin keras. Tidak selesai-selesai justru Ukraina yang makin rugi karena negara-negara NATO dan AS tidak dalam posisi menanggung langsung kerugian tersebut,” imbuhnya.