Delapan orang tewas dalam protes antikudeta Myanmar

Sedikitnya delapan orang tewas di Myanmar setelah pasukan keamanan menindak sejumlah protes terbesar terhadap pemerintahan militer dalam beberapa hari terakhir.

Ribuan orang di kota-kota besar di seluruh negeri bergabung dalam protes pada Minggu (2/5) dan menyerukan, "Global Myanmar spring revolution". Unjuk rasa untuk mendukung protes antikudeta juga terjadi di luar negeri.

"Guncang dunia dengan suara persatuan rakyat Myanmar," kata penyelenggara protes dalam sebuah pernyataan.

Menurut kantor berita Mizzima, dua orang ditembak dan tewas di Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar.

Situs berita Irrawaddy sebelumnya mengunggah foto seorang pria, yang dikatakan sebagai petugas keamanan berpakaian preman, membidik dengan senapan di Mandalay.

Sementara itu, media lokal lainnya, Myanmar Now, melaporkan, tiga orang lainnya tewas di pusat kota Wetlet. Sedangkan dua orang tewas di berbagai kota di Negara Bagian Shan di timur laut. Satu orang juga tewas di kota pertambangan giok utara Hpakant.

Militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi dan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang berkuasa dalam kudeta pada 1 Februari.

Kudeta militer tersebut memicu gerakan pembangkangan sipil dari pemogokan dan protes massa.

Konflik berkepanjangan dengan kelompok etnis bersenjata di daerah perbatasan di utara dan timur juga meningkat, membuat puluhan ribu warga sipil mengungsi.

Militer menanggapi unjuk rasa massa dengan penangkapan dan kekuatan mematikan serta mengabaikan seruan dari negara-negara tetangga dan PBB untuk mengakhiri kekerasan.

Di Shan bagian timur, para pemuda membawa spanduk yang bertuliskan "We cannot be ruled at all".

Ledakan bom juga dilaporkan terdengar di berbagai bagian Yangon pada Minggu. Ledakan terjadi dengan frekuensi meningkat dan pihak berwenang mengklaim, pemrotes adalah pihak yang bertanggung jawab.

Sejauh ini, belum ada yang mengklaim bertanggung jawab atas ledakan tersebut.

Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), yang memantau situasi, mengatakan, pasukan keamanan telah menewaskan sedikitnya 765 pengunjuk rasa sejak kudeta, sementara sekitar 4.609 orang lainnya telah ditangkap.

Militer, yang menyebut AAPP sebagai organisasi yang melanggar hukum, mengklaim, hanya 258 pengunjuk rasa yang tewas, bersama dengan 17 polisi dan tujuh tentara.

Para jenderal militer memerintah Myanmar selama hampir 50 tahun sampai mereka memulai proses reformasi sekitar 10 tahun lalu.

Pemimpin militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mengklaim, kudeta diperlukan karena dugaan kecurangan dalam pemilu pada November 2020 yang dimenangkan NLD secara telak. Komisi pemilihan nasional membantah klaim kecurangan tersebut.

Kekerasan yang sedang berlangsung di Myanmar telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan komunitas internasional.

Unjuk rasa yang mendukung gerakan antikudeta diadakan di sejumlah kota dari Taipei, Vancouver, hingga London.

Sementara itu, berbicara di St. Peter's Square di Roma pada Minggu, Paus Fransiskus menyerukan perdamaian dan rekonsiliasi ditegakkan di Myanmar. (Al Jazeera)