Erdogan optimistis masih bisa menang

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang telah memerintah negaranya selama 20 tahun, terkunci dalam persaingan pemilihan yang ketat pada Senin (15/5) pagi waktu setempat.

Hasil akhirnya sendiri baru dapat diketahui beberapa hari atau setelah pemungutan suara putaran kedua berlangsung dalam dua minggu kemudian. Hal itu juga akan menentukan apakah sekutu NATO yang melintasi Eropa dan Asia tetapi berbatasan dengan Suriah dan Iran ini, tetap berada di bawah kendali Erdogan atau melanjutkan jalan yang lebih demokratis yang dijanjikan oleh Erdogan atau oleh saingan utamanya, pemimpin oposisi Kemal Kilicdaroglu.

Berbicara kepada para pendukungnya di Ankara, Erdogan, 69, mengatakan, dia masih bisa menang tetapi akan menghormati keputusan negara jika pemilihan putaran kedua berlangsung dalam dua minggu ke depan.

“Kami belum tahu apakah pemilu berakhir di putaran pertama. Jika bangsa kita telah memilih untuk putaran kedua, itu juga diterima,” kata Erdogan Senin pagi. Dia mencatat bahwa suara dari warga negara Turki yang tinggal di luar negeri masih perlu dihitung. Dia mengumpulkan 60% suara luar negeri pada 2018.

Pemilihan tahun ini sebagian besar berpusat pada isu-isu domestik seperti ekonomi, hak-hak sipil dan gempa Februari yang menewaskan lebih dari 50.000 orang. Tetapi negara-negara Barat dan investor asing juga menunggu hasilnya karena kepemimpinan ekonomi Erdogan yang tidak ortodoks dan upaya yang sering lincah telah berhasil menempatkan Turki di pusat negosiasi internasional.

Menurut kantor berita milik pemerintah Anadolu, dengan penghitungan tidak resmi yang hampir selesai, dukungan pemilih untuk petahana telah turun di bawah mayoritas yang dibutuhkannya untuk memenangkan pemilihan kembali secara langsung. Erdogan memiliki 49,4% suara, sementara Kilicdaroglu memiliki 44,9%.

“Kami benar-benar akan memenangkan putaran kedua dan membawa demokrasi,” kata Kilicdaroglu, 74, kandidat dari aliansi enam partai. Dia mengatakan, Erdogan telah kehilangan kepercayaan dari sebuah negara yang sekarang menuntut perubahan.

Otoritas pemilihan Turki, Dewan Pemilihan Tertinggi, mengatakan, pihaknya memberikan nomor kepada partai politik yang bersaing dan akan mengumumkan hasilnya setelah penghitungan selesai dan diselesaikan.

Mayoritas surat suara dari 3,4 juta pemilih luar negeri yang memenuhi syarat masih perlu dihitung, menurut dewan, dan pemilihan putaran kedua 28 Mei tidak dijamin akan dilakukan.

Howard Eissenstat, seorang profesor sejarah dan politik Timur Tengah di Universitas St. Lawrence di New York, mengatakan, Erdogan kemungkinan akan mendapat keuntungan dalam putaran kedua karena partai presiden akan melakukan yang lebih baik dalam pemilihan parlemen yang juga diadakan pada Minggu (14/5). Terlebih pemilih Turki tidak menginginkan pemerintahan yang terpecah belah.

Erdogan telah memerintah Turki sebagai perdana menteri atau presiden sejak 2003. Menjelang pemilihan, survei opini menunjukkan pemimpin yang semakin otoriter itu tertinggal tipis dari penantangnya.

Dengan hasil parsial yang menunjukkan sebaliknya, anggota Kilicdaroglu, Partai Rakyat Republik pro-sekuler, atau CHP, yang berhaluan kiri-tengah, membantah angka awal Anadolu, berpendapat bahwa badan yang dikelola negara itu bias mendukung Erodgan.

Omer Celik, juru bicara partai Keadilan dan Pembangunan Erdogan, atau AK, pada gilirannya menuduh oposisi "upaya untuk membunuh kehendak nasional." Dia menyebut klaim oposisi "tidak bertanggung jawab."

Sementara Erdogan berharap untuk memenangkan masa jabatan lima tahun yang akan membawanya memasuki dekade ketiganya sebagai pemimpin Turki. Di sisi lain, Kilicdaroglu berkampanye dengan janji untuk membalikkan tindakan keras terhadap kebebasan berbicara dan bentuk lain dari kemunduran demokrasi, serta untuk memperbaiki ekonomi yang terpuruk. inflasi, dan devaluasi mata uang.

Pemilih juga memilih anggota parlemen untuk mengisi 600 kursi parlemen Turki, yang kehilangan sebagian besar kekuasaan legislatifnya setelah referendum untuk mengubah sistem pemerintahan negara menjadi presidensi eksekutif yang disahkan pada 2017.

Kantor berita Anadolu mengatakan, aliansi partai yang berkuasa di Erdogan berkisar sekitar 49,4%, sementara Aliansi Bangsa Kilicdaroglu memiliki sekitar 35% dan dukungan untuk partai pro-Kurdi berdiri di atas 10%.

“Bahwa hasil pemilu belum final tetapi tidak mengubah fakta bahwa bangsa telah memilih kami,” kata Erdogan.

Lebih dari 64 juta orang, termasuk pemilih luar negeri, berhak memilih dan hampir 89% memilih. Tahun ini menandai 100 tahun sejak berdirinya Turki sebagai sebuah republik-negara sekuler modern yang lahir di atas abu Kekaisaran Ottoman.

Jumlah pemilih di Turki secara tradisional kuat, meskipun pemerintah menekan kebebasan berekspresi dan berkumpul selama bertahun-tahun dan terutama sejak upaya kudeta pada 2016. Erdogan menyalahkan kudeta yang gagal pada pengikut mantan sekutunya, ulama Fethullah Gulen, dan memprakarsai tindakan keras besar-besaran terhadap pegawai negeri yang diduga memiliki hubungan dengan Gulen dan politisi pro-Kurdi.

Secara internasional, pemilu dipandang sebagai ujian bagi kemampuan oposisi yang bersatu untuk menggulingkan seorang pemimpin yang telah memusatkan hampir semua kekuatan negara di tangannya dan bekerja untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh di panggung dunia.

Erdogan, bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, membantu menengahi kesepakatan dengan Ukraina dan Rusia yang memungkinkan biji-bijian Ukraina mencapai seluruh dunia dari pelabuhan Laut Hitam meskipun ada perang Rusia di Ukraina. Perjanjian tersebut, yang dilaksanakan oleh sebuah pusat yang berbasis di Istanbul, akan berakhir dalam beberapa hari, dan Turki menjadi tuan rumah pembicaraan minggu lalu untuk mempertahankannya.

Tetapi Erdogan juga telah menahan upaya Swedia untuk bergabung dengan NATO sambil menuntut konsesi, berpendapat bahwa negara itu terlalu lunak terhadap pengikut ulama yang berbasis di AS dan anggota kelompok pro-Kurdi yang dianggap Turki sebagai ancaman keamanan nasional.

Para kritikus berpendapat bahwa gaya keras presiden bertanggung jawab atas krisis biaya hidup yang menyakitkan. Statistik resmi terbaru menempatkan inflasi sekitar 44%, turun dari yang tertinggi sekitar 86%. Harga sayuran menjadi isu kampanye bagi oposisi yang menggunakan bawang merah sebagai simbolnya.

Berbeda dengan pemikiran ekonomi arus utama, Erdogan berpendapat bahwa suku bunga tinggi memicu inflasi, dan dia menekan Bank Sentral Republik Turki untuk menurunkan suku bunga utamanya berkali-kali.

Pemerintah Erdogan juga menghadapi kritik atas tanggapannya yang diduga tertunda dan terhambat terhadap gempa berkekuatan 7,8 yang menyebabkan 11 provinsi selatan hancur. Lemahnya penerapan kode bangunan dianggap telah memperparah korban dan kesengsaraan.

Dalam kampanye pemilihannya, Erdogan menggunakan sumber daya negara dan posisinya yang mendominasi media untuk mencoba merayu pemilih. Dia menuduh oposisi berkolusi dengan “teroris”, menjadi “pemabuk” dan menjunjung tinggi hak LGBTQ+, yang dia gambarkan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai keluarga tradisional di negara mayoritas Muslim tersebut.

Dalam upaya untuk mendapatkan dukungan, pemimpin Turki menaikkan gaji dan pensiun serta mensubsidi tagihan listrik dan gas, sambil memamerkan proyek pertahanan dan infrastruktur buatan Turki.

“Gaji, atau menyajikan makanan di atas meja tidak serta merta mengatasi identifikasi yang dirasakan seseorang untuk partai politiknya sendiri,” kata Eissentat, profesor universitas tersebut. “Upaya Erdogan dalam polarisasi, demonisasi oposisi sebagai pengkhianat dan teroris, penggunaan perang budaya, itu semua dibuat untuk memainkan dinamika itu,” tutur Eissentat lagi.

Aliansi Bangsa Kilicdaroglu, berjanji untuk mengembalikan sistem pemerintahan Turki ke demokrasi parlementer jika memenangkan pemilihan presiden dan parlemen. Ia juga berjanji untuk memulihkan independensi peradilan dan bank sentral.

“Kita semua sangat merindukan demokrasi. Kami semua merindukan kebersamaan,” kata Kilicdaroglu setelah pemungutan suara di sebuah sekolah di Ankara.

Juga mencari kursi kepresidenan adalah Sinan Ogan, seorang mantan akademisi yang mendapat dukungan dari partai nasionalis antiimigran dan lebih dari 5% suara telah dihitung sejauh ini.

Sumber : Associated Press