sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Inggris jatuhkan sanksi baru bagi 6 jenderal Myanmar

Sanksi terbaru ini dijatuhkan atas peran mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia pascakudeta militer di Myanmar pada 1 Februari.

Valerie Dante
Valerie Dante Jumat, 26 Feb 2021 12:22 WIB
Inggris jatuhkan sanksi baru bagi 6 jenderal Myanmar

Inggris menjatuhkan sanksi baru kepada enam tokoh militer Myanmar, termasuk panglima tertinggi, atas peran mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia pascakudeta militer pada 1 Februari.

Sanksi tersebut secara resmi diterapkan pada Kamis (25/2).

Dalam pernyataan resmi, pemerintah Inggris menyebutkan, enam tokoh militer tersebut dijatuhi sanksi karena pelanggaran HAM yang serius.

Sebelumnya, Inggris sudah menjatuhkan sanksi terhadap 19 tokoh militer Myanmar lainnya.

"Kementerian Perdagangan Internasional memimpin pekerjaan untuk memastikan bahwa bisnis Inggris tidak berdagang dengan perusahaan milik militer Myanmar," jelas pernyataan itu.

Selain itu, pemerintah menekankan bahwa mereka akan memastikan bantuan dari Inggris tidak dapat digunakan untuk mendukung pemerintah Myanmar yang dipimpin militer.

"Bantuan akan ditangguhkan dan difokuskan kembali pada mereka yang membutuhkan, miskin, dan paling rentan di Myanmar," tutur pernyataan tersebut lebih lanjut.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyatakan, penerapan sanksi mengirimkan pesan jelas kepada rezim militer di Myanmar bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM akan dimintai pertanggungjawaban.

Sponsored

"Pihak berwenang harus menyerahkan kembali kendali kepada pemerintah yang dipilih oleh rakyat Myanmar," ujar Raab.

Lebih lanjut, Menlu Raab menyampaikan bahwa Inggris bekerja sama dengan mitra internasional untuk mendukung hak rakyat Myanmar atas demokrasi dan kebebasan berekspresi.

Enam jenderal yang dikenai sanksi adalah Panglima Tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing, Sekretaris Letnan Jenderal Dewan Administrasi Negara (SAC) Aung Lin Dwe, Sekretaris Gabungan Letnan Jenderal SAC Ye Win Oo, Jenderal Tin Aung San, Jenderal Maung Maung Kyaw, serta Letnan Jenderal Moe Myint Tun.

Militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat pada 1 Februari, beberapa jam setelah menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan anggota senior Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa.

Kudeta tersebut terjadi hanya beberapa jam sebelum parlemen baru negara itu dijadwalkan melakukan sidang menyusul pemilu pada November 2020, di mana NLD memperoleh kemenangan telak.

Militer mengklaim pihaknya melancarkan kudeta karena terdapat kecurangan dalam pemilu yang mengakibatkan dominasi NLD.

Tak lama setelah kudeta 1 Februari, junta mengumumkan darurat militer yang memberlakukan jam malam dan larangan pertemuan lima orang atau lebih.

Namun, junta gagal memadamkan protes rakyat dan kampanye pembangkangan sipil yang diprakarsai oleh pejabat pemerintah melawan kekuasaan militer.

Sumber : Anadolu Agency

Berita Lainnya