Malaysia miliki cukup data profil warga untuk pemotongan subsidi BBM

Pemerintah Malaysia telah menerima profil terbaru dari lebih dari separuh warga negaranya, sehingga melanjutkan rencana untuk memotong subsidi bahan bakar tahun ini dan memperketat keuangannya.

Menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, sekitar 11,55 juta warga Malaysia yang berusia di atas 18 tahun memasukkan data mereka ke dalam basis data terpusat pemerintah yang dikenal sebagai 'Padu', melampaui target awalnya yaitu 10 juta pendaftaran pada batas waktu 31 Maret. Pembaruan – yang mencakup rincian pendapatan dan pengeluaran pribadi – mencakup 58,7% dari profil warganya, katanya.

Respons yang diberikan cukup untuk memungkinkan pihak berwenang menentukan ke mana dana bantuan harus diarahkan ketika negara tersebut membatasi subsidi pada bensin termurah, menurut Rafizi. Pemerintah akan mengandalkan data administrasi yang ada bagi warga yang gagal mendaftar di Padu, katanya.

“Kementerian Perekonomian selanjutnya akan menyampaikan rencananya untuk menargetkan kembali subsidi kepada kabinet pada bulan April,” kata Rafizi, Senin (1/4). “Pengumuman apa pun mengenai masalah ini akan dibuat oleh pemerintah di masa depan,” tambahnya dikutip Bloomberg.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim berada di bawah tekanan untuk membatalkan subsidi besar untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap negaranya. Di saat ringgit Malaysia berada di dekat level terendah dalam 26 tahun. Pemerintah memperkirakan penghematan setidaknya US$1 miliar hingga US$2 miliar per tahun dari peralihan ke bantuan yang hanya menyasar kelompok yang membutuhkan.

Kementerian Perekonomian dapat membuka kembali pendaftaran Padu dalam waktu singkat jika diperlukan, setelah pemerintah memutuskan bentuk dan mekanisme subsidi yang ditargetkan, kata Rafizi.

Disitir South China Morning Post, jutaan warga Malaysia memilih untuk tidak ikut serta mendaftar Padu karena kekhawatiran bahwa pihak berwenang belum berbuat banyak untuk memastikan data pribadi mereka tidak jatuh ke tangan peretas dan penjahat dunia maya.

Padu diluncurkan sebagai basis data pusat terbaru pada bulan Januari untuk memberikan panduan mengenai siapa yang memenuhi syarat buat menerima bantuan negara.

Pemerintah juga mendorong sistem subsidi yang ditargetkan untuk menggantikan rencana subsidi berbasis luas yang memakan biaya besar US$17 miliar pada tahun lalu.

“Kami mendaftarkan ayah kami karena kami khawatir dia tidak akan mendapatkan bantuan kesejahteraan,” kata ibu rumah tangga Christine Chin kepada This Week in Asia.

“Tapi sejujurnya, saya tidak tahu [Padu] itu gunanya apa,” tambah ibu empat anak berusia 46 tahun itu.

“Jika informasi yang luas diungkapkan tanpa relevansi dengan masalah keuangan, kami tidak melihat adanya pembenaran untuk memperoleh rincian mendalam seperti itu,” kata Menteri Utama Sarawak Abang Johari Tun Openg dalam laporan media lokal Kamis lalu.

Malaysia sering mengalami serangan siber selama bertahun-tahun. Data pribadi 22,5 juta warga, termasuk nama lengkap dan nomor identifikasi pribadi, alamat rumah, dan foto identitas, dicuri dari server pemerintah pada tahun 2022 dan dijual dengan harga yang dilaporkan sebesar US$10.000 di web gelap.(bloomberg,scmp)