sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PM India bantah UU Kewarganegaraan baru antimuslim

PM Modi menekankan bahwa pemerintahannya melakukan reformasi tanpa bias agama.

Khairisa Ferida
Khairisa Ferida Senin, 23 Des 2019 13:02 WIB
PM India bantah UU Kewarganegaraan baru antimuslim

Setelah demonstrasi anti-UU Kewarganegaraan yang dicap antimuslim berlangsung berhari-hari dan tidak jarang mematikan, giliran Perdana Menteri India Narendra Modi memimpin reli pada hari Minggu (22/12) di ibu kota.

Pemilihan lokal di New Delhi pada awal tahun depan akan menjadi ujian pemilu pertama bagi Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Modi di tengah penolakan atas UU Kewarganegaraan yang bernama resmi Citizenship Amendment Act (CAA).

Ribuan orang dilaporkan ambil bagian dalam reli yang dipimpin Modi, di mana dia menuduh oposisi mendistorsi fakta untuk memicu protes anti-UU Kewarganegaraan.

"UU ini tidak berdampak pada 1,3 miliar warga India, dan saya jamin kepada warga muslim India bahwa UU ini tidak akan mengubah apa pun," kata Modi, menambahkan bahwa pemerintahannya melakukan reformasi tanpa bias agama.

"Kami tidak pernah bertanya kepada siapa pun apakah mereka pergi ke kuil atau masjid ketika menyangkut penerapan skema kesejahteraan."

BJP berencana untuk menggelar lebih dari 200 konferensi pers untuk melawan protes anti-UU Kewarganegaraan. Kritikus menyebut UU itu adalah serangan terhadap konstitusi Negeri Hindustan yang sekuler.

Setidaknya 21 orang tewas dalam bentrokan dengan polisi ketika demonstrasi digelar di seluruh negeri, menandai tantangan terbesar bagi kepemimpinan Modi sejak pertama kali dia berkuasa pada 2014.

Demonstrasi belum akan berhenti. Yang teranyar dilaporkan akan terjadi di New Delhi dan Negara Bagian Uttar Pradesh, tempat di mana jumlah kematian paling banyak.

Sponsored

Di sebagian besar lokasi, demonstrasi telah diikuti oleh orang-orang dari berbagai latar belakang agama. Namun, tidak demikian di Uttar Pradesh, di mana terjadi ketegangan komunal antara umat Hindu dan Islam. 

Otoritas Uttar Pradesh dikabarkan telah menutup layanan internet dan layanan pesan untuk mencegah penyebaran materi-materi yang provokatif. Internet dan layanan pesan juga off di Delhi, sementara demonstrasi besar tidak diizinkan. 

Sejumlah pejabat mengonfirmasi bahwa lebih dari 1.500 pengunjuk rasa ditangkap di seluruh India dalam 10 hari terakhir. Ada pun sekitar 4.000 orang yang sempat ditahan telah dibebaskan.

Belakangan, kritik menargetkan polisi, yang dituduh menggunakan kekuatan yang tidak proporsional, memasuki kampus serta menyerang mahasiswa.

Pemerintahan Modi menekankan bahwa UU Kewarganegaraan yang baru ini diperlukan untuk membantu minoritas nonmuslim dari tiga negara mayoritas muslim, Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan yang melarikan diri ke India sebelum 2015 dengan jalan memudahkan mereka mendapat kewarganegaraan.

Pengesahan UU Kewarganegaraan ini bukan langkah antimuslim pertama yang ditunjukkan pemerintahan nasionalis Hindu Modi. Pada Agustus, Modi mencabut status khusus atas Kashmir yang mayoritas penduduknya muslim. Dan pada November, sebuah putusan pengadilan membuka jalan bagi pembangunan sebuah kuil Hindu di lokasi sebuah masjid yang dihancurkan oleh kelompok Hindu garis keras.

Muslim merupakan sekitar 14% dari populasi India. Dan protes terhadap UU Kewarganegaraan yang baru terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi paling lambat dalam lebih dari enam tahun, meningkatnya pengangguran dan ketidakpuasan atas sejumlah keputusan pemerintah.

Sumber : Reuters

Berita Lainnya