PM Israel resmikan Dataran Tinggi Trump di Golan

Pada Minggu (16/6), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meresmikan permukiman baru di Dataran Tinggi Golan yang diberi nama "Dataran Tinggi Trump" atau "Trump Heights".

Dalam upacara peresmiannya, Netanyahu mengatakan proyek "Trump Heights" dimaksudkan untuk mempererat hubungan kedua negara setelah Donald Trump memutuskan untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan pada Maret 2019.

Peresmian itu terjadi usai kabinet Israel meloloskan resolusi Netanyahu terkait pembangunan permukiman baru di Dataran Tinggi Golan.

Israel merebut dataran strategis itu dari Suriah dalam Perang Enam Hari 1967 dan kemudian mencaploknya pada 1981. Hingga kini, langkah itu tidak diterima dan tidak diakui oleh masyarakat internasional.

"Ini adalah hari bersejarah," ujar Netanyahu dalam upacara peresmian itu.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel David Friedman menghadiri upacara tersebut, dia menyebut langkah itu sebagai gestur yang sangat dihargai oleh Washington. Trump pun menyampaikan apresiasinya lewat Twitter.

"Terima kasih PM Netanyahu dan Israel atas kehormatan besar ini," twitnya.

Thank you PM @Netanyahu and the State of Israel for this great honor!???????????????? https://t.co/OUcf6s98UX

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2019

Sejak April, PM Netanyahu telah berjanji untuk mengabadikan nama Trump di sebuah permukiman di Dataran Tinggi Golan. Wilayah tersebut terletak sekitar 60 kilometer dari ibu kota Suriah, Damaskus.

Trump Heights direncanakan akan dibangun di sekitar Kela, bagian utara Dataran Tinggi Golan.

Sejumlah pihak mengkritik kebijakan Netanyahu, menyebutnya sebagai aksi pencitraan tanpa kekuatan hukum.

Selain itu, meski resolusi pembangunan permukiman sudah disetujui oleh kabinet, rencana itu masih jauh dari implementasi karena belum ada dana yang dialokasikan untuk konstruksi Trump Heights.

Sejumlah politikus Israel menilai konstruksi akan mengalami keterlambatan karena persoalan politik yang sedang dihadapi Netanyahu. Pasalnya, Netanyahu kini mengepalai pemerintahan sementara karena gagal membentuk koalisi setelah pemilu pada April.

PM yang telah menjabat selama empat periode itu akan bertarung dalam pemilu legislatif (snap election) pada 17 September.

Oposisi Netanyahu menekankan bahwa secara hukum, tidak ada daerah baru yang dapat didirikan sebelum pemilu pada September.

"Siapa pun yang dengan teliti membaca resolusi 'bersejarah' tersebut akan memahami bahwa itu tidak lebih dari kebijakan palsu yang tidak mengikat secara hukum," ujar mantan menteri kabinet Netanyahu, Zvi Hauser. (BBC dan Reuters)