Presiden Macron janjikan reformasi untuk redakan protes rompi kuning

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengungkapkan rencana yang telah lama ditunggu-tunggu untuk meredam demonstrasi antipemerintah yang sudah berjalan selama lima bulan di negara itu.

Setelah beberapa bulan menggelar debat nasional untuk menampung tuntutan pemrotes yang menamai gerakan mereka rompi kuning, Macron menggelar konferensi pers pada Kamis (25/4) di Istana Kepresidenan Elysee.

Dia menyampaikan telah menyusun serangkaian reformasi untuk mengatasi ketimpangan sosial di negara itu.

Sejumlah kebijakan reformasi yang Macron tawarkan mencakup pemotongan pajak penghasilan bagi pekerja, memangkas jumlah pegawai negeri, investasi yang lebih besar dalam pendidikan anak usia dini, mereformasi skema pensiun, dan desentralisasi pemerintahan.

"Saya ingin menetapkan tujuan untuk era baru negara ini, kita memberikan harapan kepada semua orang dengan meminta mereka memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri untuk negara. Dengan itu, kita dapat bersama membangun kembali arti menjadi orang Prancis," ujar Macron dalam konferensi pers pertamanya sejak menjabat.

Dia juga bersumpah untuk terus melanjutkan transformasi yang sudah berlangsung dan berjanji untuk memulihkan ketertiban umum setelah kerusuhan terjadi selama berbulan-bulan.

Para kritikus menilai respons Macron ini tidak akan cukup untuk meredakan amarah rompi kuning.

Demonstran telah menyerukan agar pemerintah menurunkan harga BBM, menaikkan upah minimum, meningkatkan kualitas layanan umum, dan mengurangi pemotongan pajak untuk orang kaya. Sejumlah demonstran bahkan menuntut agar parlemen dibubarkan dan Macron mengundurkan diri.

Dalam pidatonya, Macron menolak untuk tunduk pada tuntutan pengunjuk rasa yang meminta pemerintah mengurangi pemotongan pajak orang kaya. Dia hanya menyatakan kebijakan itu akan ditinjau pada 2020.

Protes yang berlangsung sejak November 2018 itu juga berdampak buruk bagi popularitas Macron yang turun dari 60% menjadi 30% dalam survei terbaru.

Program pro-bisnis milik Macron pun telah dikritik oleh saingannya di Pemilu 2017, Marine Le Pen. 

Le Pen, yang memimpin Partai National Rally, berupaya menyelaraskan pandangan dengan rompi kuning dan sama-sama memberi tekanan kepada pemerintah.

Tuntutan yang diajukan tidak hanya bertentangan dengan misi Macron untuk memodernisasi Prancis, tetapi juga menghalangi rencana politiknya yang ambisius untuk merevolusi Eropa dan menjadikan negaranya sebagai unggulan Uni Eropa.

Sebelumnya, Macron dijadwalkan untuk menyampaikan pidato pada Senin (15/4) sebagai tanggapan atas demonstrasi rompi kuning. Namun, rencana itu batal karena adanya kebakaran hebat yang menghanguskan sebagian besar Katedral Notre-Dame.

Sehari setelahnya, Macron berjanji untuk membangun kembali bangunan berusia 850 tahun itu, mengatakan bahwa saat itu "bukan waktu untuk berpolitik."

Pekan lalu, media Prancis melaporkan Macron berencana untuk menutup almamaternya, Ecole Nationale d'Administration (ENA), yang telah mendidik hampir setengah dari presiden dan perdana menteri Prancis.

Keputusan untuk menutup sekolah yang identik dengan elitisme Prancis itu dikonfirmasi oleh Macron pada Kamis (18/4).

Namun, langkah itu tidak cukup untuk meredam amuk para demonstran. Sebanyak 9.000 pengunjuk rasa kembali turun ke jalan-jalan Paris pada Sabtu (20/4).

Meskipun jumlah mereka berkurang, tuntutan mereka menjadi lebih radikal dan suasana demonstrasi pun menjadi lebih revolusioner.

Para pengunjuk rasa tidak peduli terhadap keputusan Macron menutup ENA, sebaliknya, mereka menaruh perhatian pada donasi jutaan dolar yang mengalir untuk proyek pembangunan kembali Katedral Notre-Dame.

Luapan donasi yang besar telah memicu reaksi dari pengunjuk rasa, mereka mengklaim bahwa miliarder dan perusahaan Prancis yang menyumbangkan dana masih menerima keringanan pajak yang signifikan.

Ingrid Levavasseur, salah satu pemimpin rompi kuning, mengecam sumbangan untuk Notre Dame.

"Ketika saya melihat dana bernilai jutaan atau bahkan miliar euro itu mengalir, perut saya sakit. Ada sesuatu yang salah karena pada kenyataannya, setiap harinya, masyarakat Prancis harus berjuang untuk menghidupi diri."

Sumber : CNN