Raja Malaysia tunjuk Mahathir Mohamad jadi PM sementara

Yang di-Pertuan Agong Tengku Abdullah menerima pengunduran diri Mahathir Mohamad (94) dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Malaysia. Namun Yang di-Pertuan Agong meminta Dr M, julukan bagi Mahathir, untuk menjadi PM sementara sampai penggantinya ditunjuk.

Kepala sekretaris pemerintahan Malaysia Mohd Zuki Ali menjelaskan bahwa Yang di-Pertuan Agong menerima permintaan Mahathir setelah keduanya bertatap muka.

"Yang Mulia telah memberikan persetujuannya untuk menunjuk Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri sementara, sambil menunggu penunjukan perdana menteri baru. Karena itu, Mahathir akan mengelola urusan negara sampai perdana menteri dan kabinet baru ditunjuk," ujar Mohd Zuki.

Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim (72) dan sejumlah orang dekat Mahathir menuturkan bahwa Dr M mundur setelah ada tuduhan bahwa dia membentuk semacam kemitraan dengan partai-partai oposisi yang dia kalahkan kurang dari dua tahun lalu.

"Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak dituduh demikian, diasosiasikan bekerja sama dengan orang-orang yang kami yakini korup," kata Anwar Ibrahim setelah bertemu dengan Mahathir pada Senin pagi. "Dia mengatakan dengan jelas bahwa dia sama sekali tidak akan bekerja sama dengan mereka yang terkait dengan rezim sebelumnya."

Mahathir sendiri belum buka suara terkait alasannya mengundurkan diri.

Tidak hanya memutuskan berhenti sebagai PM Malaysia, Mahathir juga meletakkan jabatannya sebagai Ketua Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu). Di lain sisi, Partai Bersatu mengumumkan hengkang dari koalisi Pakatan Harapan.

Pengunduran diri Mahathir terjadi setelah spekulasi tentang nasib Pakatan Harapan menyusul pertemuan sejumlah politikus koalisi itu dengan oposisi, termasuk UMNO dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS), pada Minggu (23/2).

Sejumlah sumber menyebut ada perpecahan antara Anwar Ibrahim, Wakil Ketua PKR Azmin Ali, dan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Azmin telah dipecat dari PKR pada Senin.

Secara konstitusional, mayoritas di parlemen dapat mengajukan pembentukan pemerintahan baru. Raja harus memberikan persetujuannya sebelum perdana menteri baru dilantik.

Jika tidak ada satu pihak pun yang memiliki mayoritas 112 kursi di parlemen, menurut seorang yang dekat dengan Partai Bersatu, pemilu baru adalah opsi.

Dalam pernyataannya pada Senin, Anwar Ibrahim tidak menyatakan akan mengajukan pembentukan pemerintahan baru. Dia hanya mengatakan telah bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong untuk mengungkapkan pandangannya dan meminta nasihatnya bagi kepentingan negara.

Sumber : Reuters