Scroll ke atas untuk melanjutkan

Demonstrasi rompi kuning di Paris, Prancis. Gambar diambil pada 15 Desember 2018. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Dunia

Selasa, 08 Januari 2019 16:51

Redam protes rompi kuning, Prancis terapkan aturan baru

Protes rompi kuning dimulai pada pertengahan November 2018 dan hingga kini belum mereda.

Pada Senin (7/1), Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe menyatakan akan memperketat larangan bagi demonstran rompi kuning. Ini merupakan upaya pemerintah untuk mengakhiri serangkaian protes penuh dengan kericuhan yang telah berlangsung selama berminggu-minggu di Paris dan sejumlah kota lain di negara itu.

Philippe mengatakan, pemerintah akan membuat undang-undang baru yang menghukum aksi unjuk rasa yang tidak sesuai persyaratan.

"Undang-undang baru akan menghukum mereka yang tidak menghormati persyaratan untuk berdemonstrasi, mereka yang ikut serta dalam demonstrasi tanpa izin, dan mereka yang berdemonstrasi memakai topeng," jelas Philippe.

Dia juga menuturkan rencana pemerintah untuk melarang individu yang diidentifikasi sebagai provokator untuk ikut serta dalam demonstrasi. Cara yang sama sebelumnya diterapkan bagi perusuh pertandingan sepak bola yang dilarang memasuki stadion.

"Langkah tersebut berhasil," tutur Philippe.

Undang-undang baru ini juga menuntut provokator dalam aksi unjuk rasa untuk bertanggung jawab dan membayar ganti rugi atas usaha dan bisnis yang mereka rusak selama demonstrasi.

Pada Sabtu (5/1), demonstrasi rompi kuning kembali berujung ricuh. Para demonstran menggunakan kendaraan proyek untuk menghancurkan pagar bangunan pemerintah. Seorang mantan petinju profesional juga tertangkap kamera sedang memukuli petugas polisi saat aksi protes berlangsung.

Philippe mengumumkan rencana untuk mengerahkan 80.000 pasukan keamanan untuk menangani demonstrasi rompi kuning berikutnya yang kemungkinan akan digelar pada akhir pekan.

Unjuk rasa yang dimulai pada pertengahan November 2018 ini awalnya bermula dari protes terhadap kenaikan harga BBM dan pajak lingkungan. Namun, belakangan aspirasi mereka berubah menjadi demonstrasi radikal terhadap Presiden Emmanuel Macron, pemerintahannya, serta ketegangan antara elite kota dan penduduk perdesaan.

Aksi yang pada mulanya damai malah kini selalu berakhir dengan bentrokan antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan.