Beberapa waktu lalu, lewat unggahan video di akun Instagram-nya, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan ada permasalahan terkait premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu pembangunan sarana produksi pabrik mobil listrik asal China PT Build Your Dream (BYD) di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Gangguan itu, disebut Eddy, sebagai salah satu dari banyak aksi premanisme di Indonesia.
“BYD kan sedang dalam tahap pembangunan yang ada di Subang itu, jadi secara operasional kan belum berfungsi, tetapi kan lalu lintas dari kendaraan untuk mengangkut material, alat-alat untuk dibangun, dan lain-lain, itu kan juga konon kabarnya mendapatkan gangguan,” ucap Eddy di Kompeks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4), dikutip dari Antara.
Dia menegaskan, pemerintah perlu menindak tegas aksi premanisme yang dilakukan ormas karena bisa menghalangi iklim investasi.
“Jangan sampai kita punya target investasi yang tinggi, tetapi terhalang oleh aksi-aksi yang sesungguhnya bisa kita cepat atasi, asal penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara kuat,” kata Eddy.
Kabar adanya gangguan premanisme pada pabrik BYD itu disampaikannya ketika memenuhi undangan pemerintah China di Shenzhen beberapa waktu lalu.
“Di sana saya sampaikan, investasi di Indonesia harus diproteksi, terutama dari aspek keamanannya apalagi kalau itu menyangkut aksi-aksi premanisme,” tutur Eddy.
Di sisi lain, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyebut, gangguan ormas saat proses pembangunan pabrik BYD di Subang sudah teratasi. Faisol menyampaikan, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan perusahaan tersebut, sekaligus melakukan pengecekan.
“Kita harapkan itu tidak terjadi lagi, kami sudah komunikasi,” ujar Faisol di Jakarta, Senin (28/4), dikutip dari Antara.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, gangguan tersebut disebabkan pemerintah yang tidak tegas terhadap ormas. Padahal, hal itu bisa menjadi ancaman untuk investasi yang ada di Indonesia.
“Mereka (investor) menjadi tidak nyaman,” kata Esther kepada Alinea.id, Rabu (30/4).
“Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan banyak pabrik hengkang dari Indonesia, kemudia layoff (PHK) tenaga kerja bertambah, sehingga memuat lebih banyak pengangguran di Indonesia.”
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Saputra Hasibuan mengatakan, negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Dia meminta polisi bertindak tegas, tidak memberikan ruang kepada aksi premanisme.
“Jangan sampai ada kesan polisi melakukan pembiaran,” ucap Edi, Selasa (29/4).
Menurut Edi, tak semua ormas menyimpang. Ada juga ormas yang bermanfaat untuk negara. Tujuan ormas, kata dia, ada pada esensinya agar bisa bermanfaat untuk masyarakat.
“Namun yang jadi masalah ada ormas yang sering kali meresahkan masyarakat. Ormas seperti ini, jika sudah mengganggu keamanan, saya kira harus ada tindakan tegas,” tutur Edi.
Meski begitu, Edi melihat, sudah banyak ormas yang ditindak. Akan tetapi, ada yang lambat juga diproses hukum. Edi berharap, Polda dan Polres melakukan pembinaan di wilayah masing-masing agar ormas yang meresahkan bisa dibina.
“Tidak boleh ada ormas apa pun yang menyimpang, yang menyalahgunakan kewenangan, menggunakan ormas untuk mencari keuntungan,” kata Edi.
