Nasib pejalan kaki di kota ini

Dambaan akan jalan-jalan kota yang beradab akan terus jadi impian di siang bolong, selama kendaraan bermotor pribadi terus diarusutamakan.

Nasib pejalan kaki di kota ini Arie Saptadjie/ Dokumen pribadi.

* Penulis, penerjemah, editor, dan tukang nonton, tinggal di Yogyakarta.

Sabtu pagi, saat meluncur naik motor ke kolam renang, di depan saya ada dua bapak bersepeda dengan santai sambil bercakap-cakap. Di punggung kaos salah satu bapak tertulis, “Let’s share the road.” Imbauan yang sederhana, lembut, tetapi menohok.

Sebelumnya saya menikung di sebuah pertigaan. Nah, pertigaan itu bisa menjadi contoh bagus bagaimana warga kota ini berbagi jalan. Menjelang tikungan, ada lampu lalu lintas dan penjelasan, pengendara yang hendak berbelok ke kiri diharuskan menunggu lampu menyala hijau.

Pada jam sibuk—pagi saat orang berangkat ke sekolah atau ke kantor, misalnya—pertigaan itu padat. Kendaraan yang melaju di jalan aspal umumnya mematuhi aturan tadi. Namun, tidak sedikit pengendara motor yang menderu di trotoar dan langsung berbelok ke kiri. Mereka melakukan dua pelanggaran sekaligus: merampas jalur bagi pejalan kaki dan menerabas lampu lalu lintas.

Trotoar itu memang cenderung sepi dari pejalan kaki. Pertanyaannya, trotoar itu sepi, maka pengendara motor nekat melintasinya? Atau, pejalan kaki enggan menggunakan trotoar karena was-was tertabrak pengendara motor nekat?

Adab sebuah kota, konon, terlihat dari perlakuannya terhadap para pejalan kaki. Entah siapa yang mengatakannya, tetapi perkataan itu layak diaminkan. Selain pejalan kaki, bisa ditambahkan juga pesepeda dan kaum difabel. Ketiga kelompok inilah yang kerap tersisihkan dalam pembagian penggunaan jalan raya di kota-kota.

Ada hasil penelitian yang sempat viral, orang Indonesia paling malas jalan kaki. Mungkin ada juga benarnya—khususnya pada warga perkotaan. Namun, ada faktor penyebab lain yang tak bisa diabaikan. Tata kota di negeri ini jarang menyediakan fasilitas yang mengindahkan dan memanusiakan pejalan kaki. Semua warga cenderung digiring untuk menggunakan kendaraan bermotor. Jalan raya pun berkembang menjadi area yang semrawut, macet, dan tidak manusiawi.

Terus terang, saya termasuk warga yang patah arang. Malas berjalan kaki di jalan raya Yogyakarta, kota tercinta ini. Saya lebih sering memilih naik kendaraan bermotor, turun atau parkir di tempat terdekat dari tujuan, lalu berjalan kaki seperlunya dan secukupnya. Jalan kaki jadi keterpaksaan atau pilihan terakhir.

Ketika melontarkan keadaan di atas di Facebook, respons yang muncul lumayan ramai dan rata-rata bernada sepakat. Berikut ini beberapa faktor yang memalaskan orang berjalan kaki di jalan raya.

Pertama, sama sekali tidak ada trotoar. Pejalan kaki harus berbagi tubuh jalan dengan pengendara motor atau mobil.

Kemudian, ada trotoar, tapi sempit. Sudah begitu, di tengahnya tumbuh pohon atau dipasangi pot bunga besar-besar. Ambil kanan, pejalan kaki bisa disambar kendaraan; ambil kiri, terhimpit tembok atau kecemplung kali. Kanan kena, kiri kena.

Bisa juga ada trotoar, tetapi diserobot oleh pengguna jalan lain: diterabas pengendara motor kurang ajar, dijadikan lapak untuk berjualan, dicaplok untuk lahan parkir, halte bus, atau restoran terbuka hotel.

Berjalan kaki di jalan raya juga jadi tidak nyaman karena panas, gerah, dan terpapar polusi asap kendaraan bermotor. Kampanye antiasap rokok begitu masif dan gencar, tetapi entah kenapa kampanye antipolusi kendaraan bermotor nyaris tidak terdengar.

Ada juga kawasan yang dibenahi. Malioboro belakangan disiapkan menjadi ruang publik yang mudah-mudahan nyaman bagi pejalan kaki. Di trotoar disediakan kursi bagi yang perlu rehat atau ingin menikmati suasana sekitar. Ditanami pohon, tetapi belum cukup tinggi sebagai perindang. Selama belum ada peneduh, baru nyaman diduduki saat cuaca sejuk atau malam hari. Pernah siang-siang terik saat puncak kemarau terlihat seorang turis bule duduk santai sambil membaca buku. Mungkin ia berprinsip, tak harus ke pantai, berjemur di trotoar pun jadi.

Di luar persoalan infrastruktur dan tata kota, seorang teman perempuan menceritakan keprihatinannya. Berjalan kaki membuatnya panen pelucahan (catcalling) dan pelecehan visual (ekshibisionisme). “Padahal cuma jalan 850 meter dari kontrakan,” katanya.

Mengamati perkembangan beberapa tahun belakangan ini, jelas belaka betapa kendaraan bermotor pribadi kian mendominasi (angkutan online pada praktiknya juga termasuk kategori kendaraan pribadi). Angkutan umum tersisih dan tidak terkelola dengan baik. Bisa dilihat betapa sepi terminal bus akhir-akhir ini, dan perlu waktu lama untuk menunggu angkutan umum melintas di jalan raya. Akhirnya, korban yang paling terpinggirkan tentu saja pejalan kaki.

Beberapa waktu lalu saya nonton "Still Walking" (Hirokazu Kore-eda, 2008). Film yang amat bagus, tapi saya malah salah fokus. Saya terpesona menyaksikan tata kota tempat cerita berlangsung, yaitu Yokosuka, Kanagawa, Jepang. Tokohnya, seorang pensiunan dokter, leluasa berjalan kaki dari rumah sampai pantai terdekat. Ketika anak, menantu, dan cucu tirinya berkunjung, mereka juga berjalan kaki meski membawa tentengan lumayan berat. Kalau orang Indonesia, mereka pasti sudah naik mobil. Singkatnya, sesuai dengan judul film jika diterjemahkan secara serampangan, warga Yokosuka bisa berjalan kaki dengan tenang.

Beberapa teman yang beruntung dapat menikmati keadaban kota di luar negeri menggoda saya.

“Mari jalan-jalan di trotoar Sydney saja. Saya temani. Aman dan tidak melelahkan. Pejalan kaki dihargai, zebra cross berfungsi dengan baik juga,” kata seorang teman.

“Kalau ada waktu ke Taipei. Kota ini juga juara untuk pejalan kaki dan pesepeda,” kata teman yang lain.

Ajakan-ajakan seperti itu membikin saya ingin segera mengepak koper. Namun, apa daya, dana tak sampai.

Dambaan akan jalan-jalan kota yang beradab akan terus menjadi impian di siang bolong selama kendaraan bermotor pribadi terus diarusutamakan dan diprioritaskan fasilitasnya, dengan mengorbankan pengguna jalan lain. Selama kendaraan umum dibiarkan pelan-pelan tersingkir. Selama pesepeda, pejalan kaki, dan kaum difabel dianggap warga kelas dua dan disisihkan. Selama berjejalnya kendaraan pribadi dipandang sebagai tanda kemakmuran dan kemajuan ekonomi. Selama itu, alih-alih terbagi secara beradab, jalan raya di kota-kota kita akan menjadi ajang pertarungan yang tidak seimbang dan egois.

Jadi? Let’s share the road.


Berita Terkait