logo alinea.id logo alinea.id

Akademisi kritik media massa saat kampanye

Media massa jangan sampai melakukan pendidikan politik dan komunikasi politik yang salah arah.

Mona Tobing
Mona Tobing Selasa, 11 Des 2018 08:23 WIB
Akademisi kritik media massa saat kampanye

Kritik yang dilontarkan calon presiden Prabowo Subianto soal media massa yang memanipulasi demokrasi, dinilai akademisi sebagai bentuk peringatan kepada media massa. Akademisi Komunikasi mengingatkan agar media massa pada masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 bersikap netral dalam pemberitaan. 

Dosen komunikasi politik Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Suryanto mengatakan media massa harus menampilkan realitas objektif, bukan realitas semu yang bertentangan dengan perilaku manusia. Realitas semu yang dimaksud adalah ketidakmurnian doktrin ideologi, kebodohan intelektual, ketidakadilan, tirani, pengkhianatan, kebohongan. Bahkan dipakai untuk agitasi makar terhadap pemerintah yang berdaulat.

Jika melakukan hal itu secara kontinu, kata Suryanto maka media massa telah melakukan pendidikan politik dan komunikasi politik yang salah arah. Bahkan bisa dikatakan kegagalan media massa sebagai pilar demokrasi.

"Padahal, media massa sangat besar perannya dalam mendidik rakyat dan membangun demokrasi," kata Suryanto.

Sponsored

Ia juga meminta media massa tidak berpihak pada pemilik media, pemilik modal, dan framing atau bingkai ideologi tertentu. Melainkan menghargai dan menghormati kebinekaan tunggal ika berbangsa dan bernegara.

Ketika menyinggung soal demokrasi, Suryanto mengatakan ruang lingkup demokrasi memberikan manusia kebebasan berpendapat, menilai, dan menentukan pilihan disertai tanggung jawab dan risiko politik, baik secara struktural politik maupun kultural.

Tanggung jawab risiko kultural politik, adalah pemilih akan mendapatkan manusia dipilih yang akan mengeluarkan program kebijakan sesuai dengan kapasitas dan kualitas pemilih dan yang dipilihnya. Sementara yang dimaksud dengan tanggung jawab politik yakni manusia akan berada di lingkaran pejabat akan memproduksi keputusan kebijakan yang kualitas dan sesuai dengan kebutuhan rakyat keseluruhan. (Ant)