sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Indeks Kemerdekaan Pers di Indonesia pada 2019 meningkat

Tahun ini skor total IKP di Indonesia mencapai 73,71 yang berarti telah memasuki kategori cukup bebas.

Rizki Febianto
Rizki Febianto Senin, 04 Nov 2019 20:32 WIB
Indeks Kemerdekaan Pers di Indonesia pada 2019 meningkat

Dewan Pers telah melakukan penelitian soal kemerdekaan pers di Indonesia untuk 2019. Hasilnya mayoritas indeks kemerdekaan pers (IKP) di Indonesia pada 2019 menunjukkan peningkatan dari tahun lalu.

Tahun ini skor total IKP di Indonesia mencapai 73,71 yang berarti telah memasuki kategori cukup bebas. Padahal tahun sebelumnya hanya 69, yang berarti masuk dalam kategori agak bebas. Sementara untuk memasukin kategori bebas, skor minimal adalah 90.

Total 20 indikator yang ditetapkan sebagian standar penelitian ini, yang lalu dibagi menjadi tiga aspek. Aspek pertama adalah lingkungan fisik dan politik yang mendapatkan total skor 75,16 dari sebelumnya 71,11. Dalam aspek ini ditetapkan beberapa indikator, yaitu kebebasan berserikat bagi wartawan (79,41), kebebasan dari intervensi (74,48), kebebasan dari kekerasan (75,31), kebebasan media alternatif (75,69), keragaman pandangan (74,42), akurat dan berimbang (74,75), akses informasi publik (79,18), pendidikan insan pers (76,61), dan kesetaraan kelompok rentan (69, 27).

Untuk aspek lingkungan ekonomi juga mengalami peningkatan di tahun ini, yaitu dengan skor 72,21 dari yang tahun sebelumnya 67,64. Beberapa indikatornya, yaitu kebebasan pendirian perusahaan (74,53), independensi dari kelompok kepentingan (69,82), keragaman kepemilikan (76,64), tata kelola perusahaan (67,80), dan lembaga penyiaran publik (73,88).

Kemudian aspek lingkungan hukum juga naik skornya menjadi 72,62 dari sebelumnya 67,08. Indikatornya antara lain, independensi lembaga peradilan (73,16), kebijakan kebebasan mempraktikkan jurnalisme (73,72), kebebasan dari kriminalisasi (75,86), etika pers (73,70), mekanisme pemulihan (75,08), dan perlindungan disabilitas (58,77).

Dari 20 indikator dalam ke tiga aspek tersebut, hampir semua indikator tercatat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hanya ada satu indikator yang mengalami penurunan skor, yaitu indikator kebebasan dari kriminalisasi yang sebelumnya 78,84 pada 2018 menjadi 76,57 pada 2019 ini.

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, menyebutkan hasil penelitian ini merupakan sebuah gambaran bagaimana kebebasan pers di Indonesia. Ia juga berharap ada bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat untuk melakukan perbaikan dibeberapa indikator agar kebebasan pers benar-benar terwujud. 

"Ini kan potret. Potret itu baru punya makna kalau ada tindak lanjut, perbaikan, dan cita-cita seperti apa yang mau dibangun terhadap kemerdekaan pers. Potret ini menyangkut seluruh daerah, seluruh provinsi, sehingga mempunyai khas masing-masing. Dewan Pers tidak bisa jalan sendiri, karena ada kaitan dengan potret daerah dan potret nasional, maka yang melakukan eksekusi perbaikan adala pemerintah pusat yang terkait dengan kementerian, maupun di provinsi, kabupaten, dan seterusnya," ujar Mohammad Nuh dalam sosialisasi hasil penelitian Dewan Pers pada Senin (4/11) di Jakarta. 

Sponsored

Mantan Menteri Pendidikan Nasional era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga menyoroti rendahnya skor pada indikator perlindungan disabilitas. Walaupun skornya naik dari tahun lalu yang hanya 44,92  lalu menjadi 57,96 pada tahun ini, skor tersebut dinilainya masih sangat rendah. 

"Itu yang harus kita genjot, karena pendekatan diskriminatif dengan mengabaikan yang satu dan mengangkat yang lain ini tidak baik, itu harus diberikan perhatian," ujar Mohammad Nuh. 

Penelitian ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dan melibatkan 408 ahli sebagai responden. Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dengan melakukan wawancara tatap muka terhadap responden ahli dengan menggunakan kuesioner. Sementara pendekatan kualitatif dilakukan dengan melakukan focus group discussion (FGD) terhadap informan ahli. 

Dari penelitian tersebut diketahui provinsi yang di dalamnya terdapat kebenaran pers paling tinggi ialah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan skor 84,84. Tahun sebelumnya provinsi yang memiliki kebebasan pers paling tinggi ialah Aceh. Sementara untuk daerah yang memiliki kebebasan pers paling rendah ialah Papua, dengan skor 66,56.