Malaysia mengambil tindakan hukum terhadap Meta atas konten berbahaya

Malaysia akan mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan induk Facebook Meta Platforms karena gagal menghapus postingan yang "tidak diinginkan". Langkah ini menjadi tindakan paling tegas Malaysia untuk menyikapi konten yang dianggap berbahaya.

Pemilihan nasional tahun lalu yang diperebutkan dengan ketat telah menyebabkan peningkatan ketegangan etnis, dan sejak berkuasa pada November, pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah berjanji untuk mengekang apa yang disebutnya posting provokatif yang menyinggung ras dan agama.

Facebook baru-baru ini "diganggu oleh" sejumlah besar konten yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan ras, royalti, agama, pencemaran nama baik, peniruan identitas, perjudian online, dan iklan penipuan, kata Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam sebuah pernyataan.

Ia juga mengatakan Meta telah gagal mengambil tindakan yang memadai meskipun permintaannya berulang kali dan bahwa tindakan hukum diperlukan untuk mempromosikan akuntabilitas keamanan dunia maya dan untuk melindungi konsumen.

Meta tidak segera menanggapi permintaan komentar. Komisi juga tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang tindakan hukum apa yang mungkin diambil.

Ras dan agama adalah masalah pelik di Malaysia, yang memiliki mayoritas etnis Melayu Muslim bersama dengan minoritas etnis China dan India yang signifikan.

Komentar tentang bangsawan yang dihormati negara juga merupakan masalah sensitif dan komentar negatif terhadap mereka dapat diadili berdasarkan undang-undang penghasutan.

Tindakan terhadap Facebook dilakukan hanya beberapa minggu menjelang pemilihan daerah di enam negara bagian yang diperkirakan akan mengadu koalisi multietnis Anwar dengan aliansi Muslim Melayu yang konservatif.

Facebook adalah platform media sosial terbesar di Malaysia dengan perkiraan 60 persen dari 33 juta penduduknya memiliki akun terdaftar.

Secara global, perusahaan media sosial besar yang mencakup Meta, YouTube Google, dan TikTok sering berada di bawah pengawasan regulasi atas konten yang diposting di platform mereka.

Beberapa pemerintah Asia Tenggara sering meminta agar konten dihapus.

Pada tahun 2020, Vietnam mengancam akan menutup Facebook di negaranya jika tidak tunduk pada tekanan pemerintah untuk menyensor lebih banyak konten politik lokal di platformnya.

Dikatakan tahun lalu bahwa platform media sosial yang beroperasi di Vietnam menghapus lebih dari 3.200 postingan dan video pada kuartal pertama yang berisi informasi palsu dan melanggar hukum negara.

Di Indonesia, Facebook pada 2019 menghapus ratusan akun, halaman, dan grup lokal yang ditautkan ke sindikat berita palsu.(asiaone)