Malaysia: Pemerintah dituduh campur tangan politik di media

Kekhawatiran akan kebebasan pers di Malaysia meningkat setelah kelompok advokasi media Gerakan Media Merdeka (Geramm) menerima laporan dugaan campur tangan politik dalam penunjukan editor grup baru surat kabar berbahasa Inggris New Straits Times (NST). Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) mengutuk setiap upaya untuk melanggar independensi media dan menyerukan kepada pemerintah Malaysia untuk menghormati kebebasan pers di Malaysia.

Pada 13 September, NST, anak perusahaan dari grup Media Prima, mengumumkan telah menunjuk Farrah Naz Karim sebagai editor grup baru surat kabar tersebut, efektif mulai 15 September, menggantikan Ahmad Lokman Mansor.

Tak lama setelah pengumuman tersebut, Geramm mengatakan telah menerima laporan yang meningkatkan kekhawatiran atas dugaan campur tangan politik dalam publikasi tersebut, dengan mantan menteri keuangan Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan anggota Dewan Tertinggi UMNO Datuk Seri Ab Rauf Yusoh terlibat dalam penunjukan Karim.

Geramm juga menyatakan keprihatinan atas nasib editor Mansor yang akan diganti dan meminta pemerintah Malaysia dan NST untuk mendukung upaya jurnalis dan pekerja media dalam melindungi independensi outlet berita di Malaysia.

Ketua grup Media Prima, Syed Hussian Aljunid, membela penunjukan Karim, menyatakan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pengalamannya yang luas dalam operasi ruang redaksi dan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan visibilitas dan pembaca koran.

“Media Prima tidak dimiliki dan tidak melapor ke partai politik manapun, baik seperti yang diberitakan dalam peliputan belakangan ini atau sebaliknya,” kata Aljunid dalam keterangannya.

Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menolak berkomentar langsung tentang masalah ini, tetapi mengatakan kepada wartawan pada 15 Agustus bahwa media bebas untuk melaporkan selama "pelaporannya akurat dan kredibel."

Serikat-serikat media, kelompok-kelompok advokasi dan jurnalis telah menyatakan keprihatinannya atas implikasi-implikasi tuduhan itu di masa depan bagi media dan demokrasi di Malaysia.

IFJ mengatakan: “Dugaan campur tangan pemerintah dalam penunjukan editor baru di New Straits Times mencerminkan situasi yang memburuk bagi independensi media di Malaysia. IFJ mengutuk segala upaya untuk menggunakan pengaruh politik atas media dan menyerukan kepada pemerintah Malaysia untuk menjaga kebebasan pers.”