sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Mendapatkan narasi yang benar: Jangkauan media China di Indonesia

Langkah seperti itu dapat membuat Jakarta mulai meniru pendekatan Beijing untuk membatasi kebebasan berekspresi.

Arpan Rachman
Arpan Rachman Sabtu, 03 Des 2022 19:52 WIB
Mendapatkan narasi yang benar: Jangkauan media China di Indonesia

Ketika Presiden China Xi Jinping tiba di Bali dua pekan yang lalu untuk menghadiri KTT G20, jaringan publik Indonesia Televisi Republik Indonesia mulai menayangkan “Classics Quoted by Xi”, produksi bersama televisi dengan China Media Group yang dikelola negara komunis itu.

Menurut laporan media resmi China, serial ini terdiri dari enam episode, masing-masing berdurasi sekitar 40 menit, di mana presiden China menceritakan kembali kisah-kisah klasik China dan kutipan terkenal, untuk "membantu memahami esensi budaya tradisional China" tetapi juga "referensi yang bagus untuk memahami filosofi pemerintahan Xi”.

Ini hanyalah contoh terbaru dari pengaruh media Beijing yang berkembang di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, outlet media milik pemerintah China seperti Xinhua telah meluncurkan akun media sosial dalam Bahasa Indonesia, merekrut jurnalis lokal untuk “menceritakan kisah China”, dan bekerja sama dengan Kantor Berita Antara, Media Indonesia, dan The Jakarta Post untuk menerbitkan ulang artikel dari Kantor Berita Xinhua dan China Daily.

Laporan Freedom House yang baru, di mana penulis Muhammad Zulfikar Rakhmat terlibat sebagai peneliti, menemukan bahwa surat kabar Indonesia berbahasa Tionghoa semakin mempromosikan konten pro-Beijing.

Namun survei opini publik baru-baru ini menunjukkan bahwa pandangan orang Indonesia tentang China memburuk, terutama disebabkan oleh meningkatnya keberingasan China di Laut China Selatan, potensi jebakan utang yang disebabkan oleh investasi China, dan kebijakan China di Xinjiang.

Meskipun sikap publik memburuk, pada bulan Oktober Indonesia memberikan suara menentang rancangan resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengenai “Debat tentang Situasi Hak Asasi Manusia di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang, China”.

Upaya untuk mempromosikan cerita positif tentang China juga diperluas dengan mengundang organisasi Muslim terkemuka dari Indonesia untuk mengunjungi Xinjiang, serta anggota yang menerima beasiswa untuk belajar di China, dengan hasil penelitian menemukan sikap positif yang diekspresikan sebagai hasilnya.

Kedutaan Besar China di Indonesia juga mendanai tur bagi para influencer media sosial Indonesia untuk mengunjungi kota-kota China di luar Xinjiang. Telah dilaporkan bahwa influencer dibayar per diem sebesar $500 dan tidak dikenakan sensor terbuka.

Salah satu peserta tur – mantan Miss Indonesia Alya Nurshabrina – memposting foto sebuah masjid di luar Beijing yang sekarang sudah dihapus, mencatat kepada 86.000 pengikutnya di Instagram bahwa “China menyambut setiap agama”.

Pada 1 Oktober 2020, Nurshabrina memposting serangkaian foto yang menunjukkan pengalaman positifnya di Tiongkok dan mempromosikan sebuah kompetisi di mana ia mengajak para pengikutnya untuk berbagi pengalaman mereka sendiri di Tiongkok.

Namun, beberapa orang khawatir bahwa pengaruh media dan sensor konten China dapat melampaui propaganda eksternal hingga mengikis masyarakat demokratis Indonesia. Pada tahun 2020, Reuters melaporkan bahwa perusahaan media sosial yang berbasis di China ByteDance menyensor konten yang mengkritik pemerintah China di aplikasi agregator berita Baca Berita (BaBe) di Indonesia dari tahun 2018 hingga pertengahan tahun 2020.

Sumber mengungkapkan bahwa moderator lokal diinstruksikan oleh tim ByteDance yang berbasis di Beijing untuk menghapus artikel yang dianggap mengandung penggambaran "negatif" dari otoritas China, termasuk referensi ke protes Lapangan Tiananmen pada tahun 1989 dan Mao Zedong.

ByteDance telah membeli aplikasi Indonesia pada tahun 2018 setelah negara tersebut sempat melarang TikTok (aplikasi yang paling banyak diunduh di Indonesia pada tahun 2020), di mana penyensoran juga terjadi. Belakangan, ByteDance mengatakan bahwa penyensoran terjadi pada saat perusahaan masih menyesuaikan dengan kebijakan lokal dan BaBe tidak lagi menyensor konten.

Wartawan Indonesia juga dilaporkan menerima keluhan dari pemerintah China ketika mereka menulis artikel yang tidak sejalan dengan kepentingan China. Misalnya, seorang jurnalis dari surat kabar Republika dikritik oleh Kedutaan Besar China di Jakarta karena menulis bahwa mereka yang ditahan di Xinjiang tidak diadili.

Selain banyak masalah tersebut, ada juga kekhawatiran bahwa Indonesia menjadi bagian integral dari “Jalur Sutera Digital” Tiongkok, di mana perusahaan telekomunikasi Tiongkok berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur dan pusat data 5G di Indonesia. Pertanyaan bagi sebagian orang bukan hanya apakah China akan menggunakan teknologi ini untuk memata-matai orang Indonesia, tetapi juga apakah pemerintah Indonesia akan menggunakannya untuk memata-matai rakyatnya sendiri, termasuk banyak pembangkang yang telah diidentifikasi oleh pemerintah selama pandemi Covid-19.

Langkah seperti itu dapat membuat Jakarta mulai meniru pendekatan Beijing untuk membatasi kebebasan berekspresi.

Berita Lainnya
×
tekid