sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ade Armando: Sebagai anggota DPD, Bu Fahira kenapa urus meme?

Menurut Ade, meme itu ia dapatkan dari salah satu grup WhatsApp. Ia pun membantah meme itu disebarkan dirinya.

Ayu mumpuni
Ayu mumpuni Rabu, 20 Nov 2019 14:46 WIB
Ade Armando: Sebagai anggota DPD, Bu Fahira kenapa urus meme?
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 404.048
Dirawat 60.569
Meninggal 13.701
Sembuh 329.778

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando, memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Pemanggilan ini terkait kasus unggahan meme “Joker” Anies Baswedan di akun media sosial Ade, beberapa waktu lalu. Unggahan tersebut dilaporkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fahira Idris.

Atas laporan Fahira, Ade mengatakan, sebagai seorang anggota DPD, Fahira seharusnya tidak mengurus hal yang bukan termasuk kepentingan rakyat.

"Bu Fahira sebagai anggota DPD mengapa mengurus urusan meme, sementara ada sesuatu jauh lebih penting untuk masyarakat, yaitu penggunaan uang rakyat di anggaran belanja pemerintah daerah," tuturnya saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (20/11).

Ade meminta, Fahira untuk mencabut laporan itu. Lebih lanjut, ia mengatakan, meme itu bukan hasil kreasinya. Ia akan menjawab segala tuduhan kepada penyidik.

"Saya kurang tahu ya. Saya dituduh mengubah, menambahkan, merusak, fotonya Pak Anies. Itu akan saya jawab. Bukan saya yang melakukan itu semua," kata Ade.

Menurut Ade, meme itu ia dapatkan dari salah satu grup WhatsApp. Ia pun membantah meme itu disebarkan dirinya.

"Jadi, ada yang menyebar. Saya upload, dan itu banyak sebenarnya. Bukan cuma satu gambar itu yang saya upload. Sebelum-sebelumnya juga beberapa meme yang mengkritik Pak Anies sudah saya upload," ujar Ade.

Sponsored

Sebelumnya, Fahira melaporkan Ade karena mengunggah foto Gubernur DKI Anies Baswedan, yang diubah menjadi mirip Joker. Laporan Fahira terdaftar dalam nomor laporan LP/7057/XI/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus, tertanggal 1 November 2019.

Berita Lainnya