Anies: Pencari suaka bukan urusan DKI, tapi pemerintah pusat

Bukan soal kekurangan dana, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan bantuan pencari suaka karena bukan wewenangnya.

Anis Baswedan menepis dugaan kekurangan dana sebagai alasan menghentikan pemberian bantuan kepada pencari suaka yang saat ini ditampung di bekas gedung Kodim di Kalideres, Jakarta Barat.

Anies menjelaskan, pengehentian bantuan tersebut menyangkut kewenangan. Sebab, bantuan tersebut bukanlah program Pemprov DKI, namun atas dasar kemanusiaan.

"Bukan soal kekurangan dana, ini soal wewenang pemerintah pusat. Jadi ada hal-hal yang bukan kewenangan kami, karena itu kami tidak boleh melakukannya secara program. Hanya sebatas kemanusiaan," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (29/8).

Dengan demikian, pada akhir bulan ini Pemprov DKI akan menghentikan pemberian bantuan kepada pencari suaka. Anies pun menyerahkan tanggung jawab tersebut ke Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan pemerintah pusat.

"Begini kita menunggu akhir bulan ini, tinggal besok ya. Keputusan ada di pemerintah pusat karena kita pada prinsipnya DKI itu memberikan bantuan bersifat kemanusian kalau bicara kewenangan kami tidak ada kewenagan di sini. Ini adalah kewenangan pusat dan UNHCR," ucapnya.

Selama ini, Pemprov DKI menyediakan makan dan fasilitas kesehatan bagi para pencari suaka. Namun bantuan ini telah dihentikan. 

Lokasi yang ditempati para pencari suaka di bekas gedung Kodim sejak 11 Juli 2019, juga disediakan Pemprov DKI. Pemprov menyediakan fasilitas mandi, cuci, dan kakus di lokasi ini. 

Mereka dipindahkan karena sempat bermukim di sejumlah trotoar jalanan Jakarta. Anies menegaskan, bahwa solusi untuk jangka panjang merupakan tugas pemerintah pusat dan UNHCR.