Banten belum akan terapkan lockdown

Pemerintahan Provinsi Banten mengaku belum akan memberlakukan lockdown meski sudah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah coronavirus atau Covid-19. Banten harus mempertimbangkan dengan mendalam jika akan menerapkan lockdown.

Apalagi Provinsi Banten menjadi wilayah penyangga ibu kota dan daerah perlintasan Pulau Jawa-Sumatera, sehingga tidak mudah menerapkan kebijakan lockdown.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, jika ingin menerapkan kebijakan lockdown, Pemprov Banten harus mengkaji dan mempertimbangkan secara khusus mengenai inflasi, ekonomi dan interaksi sosial. Terutama di bidang ekonomi, Banten sangat memiliki keterkaitan dengan daerah lain.

"Analisis dulu baru kami laporkan ke pemerintah (pusat), jadi tidak bisa spontanitas. Ekonomi kita kan bersangkutan dengan daerah lain," kata Wahidin usai rapat kordinasi pascapenetapan KLB bersama delapan kepala daerah se Banten di kantor Gubernur Banten, Senin (16/3).

Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Jakarta, Provinsi Banten memiliki peran penting terutama dalam menyuplai bahan komoditas pokok. Kemudian pegawai yang bekerja di Jakarta banyak yang merupakan warga Banten dan setiap hari bolak balik Jakarta-Banten.

Meski demikian, Pemprov  Banten akan tetap membahas kebijakan yang terkait lockdown bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Layak atau tidaknya kebijakan itu diambil akan berdasarkan hasil keputusan Forkopimda.

"(Tergantung) Forkopimda karena ini memerlukaan TNI. Memerlukan polisi dan sebagainya. Ini menjadi pertimbangan terakhir. Masih kami bicarakan sebab itu tidak gampang untuk memutuskannya," katanya.