sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Batu bara keluar dari B3, pemerintah dinilai langgar konstitusi

Menurut Andi Pasluddin, paradigma pembangunan ekonomi harus dijalankan berkelanjutan sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Senin, 15 Mar 2021 09:23 WIB
Batu bara keluar dari B3, pemerintah dinilai langgar konstitusi

Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, menilai, pemerintah melanggar konstitusi lantaran menghapus abu batu bara (fly ash dan bottom ash/FABA) dari kategori sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021.

"Ini jelas melanggar konstitusi. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pelonggaran regulasi dan penghapusan abu batu bara dari kategori B3 adalah bentuk pelanggaran konstitusi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (15/3).

Akmal melanjutkan, terkejut mengetahui PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditetapkan pada 2 Februari 2021 itu baru diketahui publik pada awal Maret ini.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menyayangkan sikap pemerintah yang mengedepankan kepentingan ekonomi dengan memperhitungan FABA sebagai bahan baku ekonomis. Namun, mengabaikan kepentingan masyarakat.

Sponsored

"Paradigma pembangunan ekonomi Indonesia haruslah dijalankan secara berkelanjutan sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33," katanya. Kerangka tersebut berorientasi kepentingan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Penghapusan abu batu bara, baginya, tidak sesuai dengan paradigma pembangunan ekonomi Indonesia lantaran limbah abu batu bara beracun dan berbahaya dapat merusak organ manusia, menyebabkan gangguan pernafasan, kanker, ginjal, bahkan kerusakan saraf.

"Untuk kepentingan masyarakat luas, lingkungan yang sehat dan bersih dan ekonomi jangka panjang, maka kami tidak mentolerir bentuk ketidakhati-hatian pemerintah yang dapat menyebabkan kerugian bagi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat karena selain akan merusak bumi Indonesia secara keseluruhan, juga akan sedikit banyak merusak kualitas SDM kita bila terpapar racun residu batu bara ini," tandas Akmal.

Berita Lainnya