Ketua BEM UI: Perusak fasilitas umum saat demo bukan mahasiswa

Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Manik Marganamahendra menyebutkan perusakan fasilitas publik saat demonstrasi mahasiswa di Gedung DPR, Selasa (24/9) kemarin, dilakukan oleh oknum di luar mahasiswa.

"Teman-teman mahasiswa benar-benar steril dari oknum-oknum yang merusak dan akhirnya justru membakar fasilitas publik. Itu di luar massa kami," katanya, di Kantor LBH Jakarta, Rabu (25/9).

Manik memastikan mahasiswa yang melakukan aksi steril dari oknum yang berusaha berbuat anarkistis yang jelas tidak mencerminkan tuntutan yang disampaikan kepada DPR dan pemerintah.

"Kami yakini adalah oknum dan tidak terlibat dalam tuntutan kami untuk segera menuntaskan reformasi," tegasnya.

Mengenai langkah lebih lanjut terkait aksi demonstrasi, ia mengaku masih akan mengonsolidasikan kawan-kawan mahasiswa terlebih dulu, apalagi demonstrasi kemarin berujung ricuh.

Ia juga akan berkoordinasi dengan mahasiswa lintas kampus untuk mengetahui kondisi dan kabar kawan mereka, termasuk sikap kampus masing-masing terhadap aksi mahasiswa.

"Sebenarnya masih panjang pengawalan ini. Karena nanti tanggal 30 September itu adalah paripurnanya. Kami lihat RUU ini apakah emang benar-benar enggak disahkan atau seperti apa?" kata Manik.

Ketua BEM Fakultas Hukum UI Fajar Nugraha memastikan demonstrasi yang mereka lakukan di Gedung DPR memprotes sejumlah RUU yang kontroversial bukan aksi yang ditunggangi.

Menurut dia, aksi mahasiswa itu merupakan akumulasi dari persoalan-persoalan yang selama ini tidak segera diselesaikan oleh DPR dan pemerintah.

Sementara itu, Wakil Presiden BEM Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Rifky Andreansyah juga membantah aksi mahasiswa ditunggangi oleh kepentingan politik pihak-pihak tertentu.

"Banyak berita bahwa pergerakan mahasiswa ditunggangi harus diklarifikasi. Pergerakan kemarin tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi hampir di semua daerah. Bergerak di waktu yang sama," katanya.

Seperti diwartakan, ribuan mahasiswa dari perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya aksi menolak pengesahan RUU KUHP, revisi UU KPK, dan RUU Pertanahan.

Aksi yang semula berjalan damai berakhir ricuh setelah pedemo mulai memperlihatkan aksi anarkis dengan cara merangsek kawat berduri untuk masuk ke dalam komplek Gedung DPR/MPR RI. (Ant)