sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Besok KPK laporkan data 134 pegawai pajak punya saham ke Kemenkeu

KPK memang berfokus melakukan penelusuran terhadap perusahaan konsultan pajak.

Gempita Surya
Gempita Surya Kamis, 09 Mar 2023 19:10 WIB
Besok KPK laporkan data 134 pegawai pajak punya saham ke Kemenkeu

Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal 134 pegawai pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memiliki saham di 280 perusahaan bakal segera dilaporkan.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan data ratusan pegawai pajak itu bakal diserahkan ke Kemenkeu besok (10/3).

"Mungkin besok (diserahkan), orang sudah ada (file) Excelnya," kata Pahala di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (9/3).

Temuan ini terungkap dari hasil analisis terhadap database Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK. Pahala menuturkan, 280 perusahaan yang ditemukan itu bergerak di berbagai sektor, di antaranya katering dan konsultan pajak.

Kendati demikian, Pahala enggan merinci lebih lanjut lantaran data itu akan disampaikan langsung kepada instansi terkait.

"Tadi dengan Pak Sekjen (Heru Pambudi) sudah bisik-bisik. Nanti saya kasih angkanya," ujar dia.

Selain itu, Pahala memastikan pihaknya siap membantu Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu untuk mengawasi harta kekayaan para pegawainya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong penguatan pengawasan terhadap integritas dan akuntabilitas dari para aparatur sipil negara.

"Pasti dong. Tapi kan lagi rusuh begini biarkan saja dulu reda, baru kita bilang ini membenarkannya bagaimana. Jangan lagi rusuh dibenarkan, biarkan saja dulu," ucap Pahala.

Sebelumnya, KPK melakukan penelusuran terhadap 280 perusahaan tertutup yang sahamnya dimiliki 134 pegawai pajak Kemenkeu. Dari 280 perusahaan, KPK telah mengidentifikasi dua perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak.

KPK memang berfokus melakukan penelusuran terhadap perusahaan konsultan pajak. Pasalnya, kepemilikan saham di perusahaan konsultan pajak dinilai berisiko menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan tanggung jawab perpajakan.

Adapun mayoritas pegawai menggunakan nama istrinya untuk mencatatkan kepemilikan saham di perusahaan. Hal ini mirip dengan Rafael Alun yang mencatatkan kepemilikan saham di dua dari enam perusahaan atas nama istrinya.

Berita Lainnya
×
tekid