Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasiona(BKKBN) Hasto menyebut, Ibu Kota Nusantara (IKN), dapat menjadi percontohan untuk tidak melahirkan stunting baru. Untuk itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) wajib menjadi perhatian utama pemerintah.
Hal itu disampaikan Hasto pada acara penandatanganan kesepahaman bersama antara BKKBN dan Otorita IKN di Astara Hotel Balikpapan, Jumat (10/5).
"Saya sudah sampaikan kepada pemerintah daerah setempat, bahwa caranya tidak sulit. Ketika penduduk jumlahnya 200.000, maka setiap 1.000 penduduk di sekitar IKN akan melahirkan sekitar 16 orang setiap tahunnya. Sehingga, tugas mencegah kelahiran stunting hanya kepada 3.200 orang saja untuk mencapai zero stunting," ujar Hasto.
Mengutip arahan presiden, mengenai data sasaran intervensi yang harus benar-benar detail, Hasto mengatakan, BKKBN siap mendukung IKN dengan data keluarga by name by address. Data tersebut sangat rinci, termasuk status risiko stunting.
"Kami punya Tim Pendamping Keluarga di sekitar IKN. Merekalah yang setiap hari mencatat siapa yang menikah, hamil, dan melahirkan. Kalau per tahun ada 3.200 ibu hamil, maka bisa dikira-kira sebulan ada 250 ibu hamil. Per harinya tidak sampai 10 yang melahirkan di IKN," papar Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menyebut, kalau keluarga berisiko stunting berikutnya adalah calon pengantin. Di mana, sekitar 80% yang menikah hamil di tahun pertama.
"Sebagian besar orang Indonesia menikah tujuannya prokreasi, semua ingin punya anak. Berbeda dengan negara maju, ada yang untuk rekreasi, ada juga yang menikah tujuannya security. Hanya untuk mendapatkan perlindungan karena ada suami," jelas Hasto.
Karena itulah, penting untuk setiap calon pengantin, agar sebelum menikah memeriksa status kesehatannya. Sehingga profil kesehatan di wilayah IKN bisa direkayasa.
"Dalam arti rekayasa positif, 'by design', bisa kita siapkan. Dengan catatan ada aturan yang ketat, mau nikah harus periksa dan menunjukkan sertifikat kalau sudah diperiksa," katanya.
Ikhwal bonus demografi, Indonesia sebetulnya telah melewati puncaknya pada 2020 dengan dependency ratio 44 untuk nasional. Di mana, setiap 100 orang hanya menanggung 44 orang yang tidak bekerja. Kondisi ini, berbeda dengan Kalimantan Timur yang jumlah angkatan kerjanya jauh lebih banyak.
"Dependency ratio di Kalimatan Timur lebih rendah dari provinsi lain," sebut Hasto.
Namun, dia juga mengingatkan kemungkinan bonus demografi semu, karena banyak pendatang usia kerja ke Kalimantan Timur. Apabila menilai bonus demografi di IKN, maka, akan tampak cekungan bonus demografi yang tajam. Bahkan, dependency ratio di Kalimantan Timur bisa di bawah 40.
"Sehingga kesempatan untuk kaya seolah-olah besar. Padahal, pekerja atau pendatang di sana, mengirim uangnya ke keluarga daerah asalnya. Tidak dipakai untuk kesejahteraan masyarakat sekitar IKN. Sehingga ini menjadi bonus demografi yang agak semu. Ini harus menjadi perhatian khusus," tegas Hasto.
Untuk itu, dia berharap, BKKBN dan Otorita IKN dapat bersama-sama membangun kualitas SDM di wilayah IKN.
"Kami optimistis dalam mempersiapkan keluarga berkualitas, dan masyarakat di IKN sebagai pilot project," tutupnya.
Managing population by design
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono berharap, penandatanganan nota bersama ini, menjadi awal langkah nyata mewujudkan masyarakat nusantara yang zero stunting.
"Banyak orang yang mengatakan bahwa IKN identik dengan sesuatu yang modern dan futuristik. Benar, namun nantunya, IKN bakal memiliki dua wajah. Pertama, wajah modern yang di dalamnya kawasan pusat pemerintahan. Di dalamnya ada istana presiden yang futuristik dengan smart building concept, angkutan umumnya tanpa awak, sky taxi," jelas Bambang.
Adapun wajah kedua di luar wilayah pemerintahan. Bambang menamakannya kota-desa, kota dengan nuansa desa.
"Harus ada lompatan ke depan. Bagaimana kita membangun SDM dan ini tidak mudah karena sebagian besar adalah transmigran generasi kedua dan ketiga," tukasnya.
Bambang berharap BKKBN selalu membersamai Otorita IKN dengan dukungan data yang lengkap, untuk 'trace' perkembangan daerah maupun keluarga yang berpotensi stunting.
"No one left behind. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal," ucapnya
