Ribuan buruh akan kepung DPR, gelar aksi tolak kenaikan harga BBM

Ribuan buruh berencana menggelar aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari ini (Selasa, 6/9). Unjuk rasa dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB.

"Untuk Jabodetabek, aksi akan diikuti 3.000 sampai 5.000 orang yang dipusatkan di DPR RI. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau pansus BBM agar harga BBM diturunkan," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal, dalam keterangannya, Selasa (6/9).

Ada 3 poin tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi  nanti. Yakni, menolak kenaikan harga BBM, menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), dan mendorong menaikkan UMK 2023 sebesar 10-13%.

Selain di depan gedung DPR, aksi menolak kenaikan harga BBM oleh buruh juga akan dilaksanakan serentak di kantor gubernur se-Indonesia. Demonstrasi bakal diorganisasi Partai Buruh dan serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi.

"Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM," ujar Said.

Pemerintah resmi menaikkan harga BBM jenis Pertalite, solar, dan Pertamax pada 3 September 2022. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdalih, kenaikan harga BBM adalah keputusan sulit dan pilihan terakhir pemerintah. 

"Saat ini, pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah," katanya.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan, harga Pertalite mengalami kenaikan dari Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter, sedangkan harga solar subsidi dari Rp5.150/liter menjadi Rp6.800/liter. Sementara itu, harga Pertamax dari Rp12.500/liter menjadi Rp14.500/liter.