sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Resah warga Muara Angke: "Enggak apa-apa banjir, asal bisa punya rezeki..."

Sejumlah warga Muara Angke berniat menolak relokasi yang diwacanakan Pemprov DKI Jakarta.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Selasa, 07 Des 2021 06:19 WIB
Resah warga Muara Angke: 

Langit di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara diselimuti awan mendung, Sabtu (27/11) petang itu.  Di sebuah gang kecil menuju tanggul laut, Arifin dan rekan-rekannya sesama nelayan berkumpul. Hari itu, pria berusia 42 tahun tersebut memutuskan tak bekerja lantaran  laut sedang mengamuk. 

Banjir rob, bencana alam yang paling rutin menerjang Muara Angke, jadi salah satu bahan obrolan Arifin dan kawan-kawannya. Seiring dengan itu, wacana relokasi warga Muara Angke oleh Pemprov DKI Jakarta juga mengemuka. 

"Itu (relokasi) coba gimana maksudnya? Mau digusur gitu? Parah amat. Mau pindah ke mana kalau kita digusur? Orang nyari duitnya di sini," kata Arifin kepada rekan-rekannya. 

Sejak berusia 12 tahun, Arifin sudah jadi nelayan. Artinya, lebih dari separuh hidupnya ia habiskan di laut. Jika dipaksa hengkang dari Muara Angke, Arifin khawati tak bisa lagi mencari duit. "Apalagi, pindahnya jauh. Mau gimana kerjanya?" tanya Arifin. 

Keresahan serupa diutarakan Herman, rekan Arifin. Kepada Alinea.id, pria berusia 30 tahun itu mengatakan tak bakalan mudah bagi orang yang sudah terbiasa menggantungkan hidup kepada laut seperti dia dan Arifin untuk beralih profesi. 

"Bahasa gampangnya, ini (Muara Angke) habitat kita. Bukan hanya tinggal, tapi tempat cari nafkah di sini. Kalau pindah ke tempat baru, kita bakal mulai dari nol lagi dan belum tentu bisa dapat kerjaan baru," ucap Herman. 

Sebagaimana sebagian besar warga Muara Angke, Herman ialah pendatang.  Dulu, menurut Herman, ayahnya mendirikan rumah di atas rawa-rawa dengan membabat pohon dan semak. Ia mengklaim tanah yang kini jadi permukiman warga itu tak ada pemiliknya. 

"Tapi, begitu (rumah) sudah jadi, tanah diklaim pemerintah. Padahal, bapak saya yang babat dan ngasih tiang bambu biar bisa ditempati. Semua warga di sini babat rawa," ujar Herman. 

Sponsored

Akhir November lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sempat mengungkapkan rencana merelokasi sebagian warga Muara Angke ke rumah susun. Jika terealisasi, Pemprov DKI rencananya akan membangun tanggul laut di bekas permukiman warga untuk mencegah banjir rob dan memperluas kawasan pelabuhan. 

Menurut Herman, rencana itu bakal ditolak warga. Ia meyakini mayoritas warga Muara Angke tak punya niat untuk pindah. "Di sini tempat kita nyari uang. Coba aja. Kalau digusur, pasti banyak yang nolak," kata Herman. 

Rencana relokasi warga Muara Angke memang sudah berulangkali diwacanakan Pemprov DKI Jakarta. Ketika masih jadi Gubernur DKI pada 2013, Joko Widodo (Jokowi) sempat merencanakan membangun "kampung ikan" yang letaknya tak jauh dari Muara Angke sebagai lokasi relokasi. Namun, rencana itu tak kunjung direalisasikan.

Pada Oktober 2019, wacana relokasi juga kembali mengemuka. Ketika itu, Pemprov DKI merencanakan relokasi warga untuk memuluskan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat di Muara Angke. Satpol PP bahkan sempat diterjunkan untuk mengosongkan lahan. Rencana itu batal setelah warga bentrok dengan petugas. 

"Dulu, (warga ribut dengan Satpol PP) gara-gara daerah dekat tanggul mau digusur. Kalau memang enggak ada cara lain dan harus pindah, ya, kasih (tempat relokasi) yang dekat dan enggak beratin kita cari nafkaf," ucap Herman. 

Sejumlah kapal nelayan diparkir di kawasan Pelabuhan Muara Angke, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, (27/11). Alinea.id/Kudus Purnomo Wahidin

Memilih bertahan

Tatang, seorang pemilik kafe di kawasan Muara Angke, mengatakan banjir rob sudah jadi bencana rutin bagi warga yang tinggal di pinggir pantai. Lazimnya, air bah menerjang permukiman warga pada pengujung tahun, yakni sejak September hingga Desember.  

"Lebih parah lagi kalau mau menjelang Tahun Baru. Air (dari banjir rob) itu bisa satu meter masuk ke kafe saya," ucap Tatang saat berbincang dengan Alinea.id.

Tatang tinggal di Muara Angke sejak 2009. Sebelumnya, ia tinggal di kawasan Prumpung, Jatinegara, Jakarta Timur. Ia pindah ke Muara Angke setelah rumahnya di Prumpung digusur Pemprov DKI. 

Punya pengalaman pahit sebagai warga korban penggusuran, Tatang mengaku ia bakal memilih bertahan di Muara Angke meskipun rumahnya langganan banjir. Menurut dia, tak mudah untuk memulai usaha di tempat baru.  

"Terlebih, kalau digusur tanpa ganti rugi dan sampai menghilangkan mata pencaharian. Makanya, saya menolak. Enggak apa-apa kena banjir, asal bisa punya rezeki. Banjir di sini juga enggak lama kalau surut," ucap Tatang.

Jikapun terpaksa harus pindah, Tatang berharap Pemprov DKI tetap memperhatikan nasib dan masa depan warga yang jadi korban penggusuran. "Jangan asal aja nanti. Soalnya banyak orang yang menggantungkan hidupnya di sini," ujar Tatang. 

Rahmad, seorang pekerja di galangan kapal Muara Angke, mengatakan kawasan Muara Angke memang perlu ditata. Menurut dia, kawasan pelabuhan itu semakin semrawut setelah semakin banyak warga membangun rumah seenak udel. 

"Contoh, banyak bangunan yang makan jalan. Jadi, lama-lama maju dan jalan akhirnya menyempit. Padahal, udah dikasih tahu (supaya rumah dibangun) enggak makan jalan. Tetap aja teras rumahnya makan jalan," ucap Rahmad kepada Alinea.id.

Rahmad sudah 20 tahun hidup di Muara Angke. Ia mengaku sudah sering cekcok dengan warga setempat lantaran kendaraan angkutnya kesulitan masyuk ke area galangan kapal. "Yah, sudah. Akhirnya menjamur di sini. Semrawut orang bangun rumahnya seenaknya," cetus dia. 

Sebagai pendatang dari Sulawesi Selatan, Rahmad tidak mau ambil pusing dengan rencana relokasi warga di Muara Angke. Ia meyakini bisa mencari nafkah di tempat lain seandainya harus hengkang dari kawasan tersebut. "Rezeki enggak di sini saja," kata dia. 

Sejumlah kendaraan melintasi gerbang Pelabuhan Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (27/11). Alinea.id/Kudus Purnomo Wahidin

Utamakan musyawarah 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Nasruddin Djoko membenarkan rencana Pemprov DKI untuk menata kawasan Muara Angke. Rencana itu, kata dia, sudah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2021 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke. 

"Di antaranya dilakukan melalui penataan tanggul yang mengelilingi kawasan Muara Angke,  pengelolaan sistem tata air, waduk dan pompa untuk penanganan drainase di dalam kawasan, pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan dan penunjangnya,"kata Nasruddin kepada Alinea.id, Kamis (2/12). 

Soal relokasi warga, Nasruddin mengungkapkan, Pemprov DKI sudah punya peta zonasi. Pada sisi selatan dan barat Muara Angke, pemerintah berencana membangun hunian korban relokasi untuk menyokong pelabuhan perikanan. Di sisi utara, hunian dibangun untuk mendukung industri pengolahan ikan. 

"Pengembangan rencana pemukiman mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung kawasan dengan arahan melakukan penataan menjadi hunian vertikal melalui proses peremajaan kawasan (urban regeneration)," tutur Nasruddin. 

Saat ditanya soal maraknya warga Muara Angke yang menolak direlokasi, Surjono enggan berkomentar banyak. "Nanti, terkait teknisnya oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait," kata dia. 

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna meminta Pemprov DKI membahas rencana relokasi dengan warga Muara Angke. Asalkan tawaran relokasi tak memberatkan, menurut dia, warga Muara Angke bisa diajak berkompromi.  

"Pemerintah harus berbicara bahwa Muara Angke tidak bisa diselamatkan... Misalnya pemerintah bisa bantu lima. Masyarakat mintanya tujuh. Ya,  lima dari pemerintah. Dua lainnya enggak bisa. Gimana dua dari masyarakat sendiri? Jadi, ada opsi-opsi yang ditawarkan," ujar Yayat kepada Alinea.id, Kamis (2/12).

Lokasi relokasi, menurut Yayat, juga harus disepakati warga Muara Angke. Ia setuju jika hunian baru bagi warga korban relokasi dibangun tidak jauh dari kawasan pelabuhan sehingga tidak menyulitkan warga yang mencari nafkah sebagai nelayan.

"Harus ada jalan tengah sebagai cara pemerintah membantu kesulitan masyarakat. Kalau masyarakat mengukur dari kesulitan mereka, ya, enggak akan pernah selesai masalahnya. Masyarakat juga harus bisa berubahlah," ucap Yayat. 
 

Berita Lainnya