Deklarasi damai sepakat tolak kelompok separatis dan radikal di Papua

Aparat keamanan TNI dan Polri bersama tokoh masyarakat, agama dan pemuda di Papua menggelar deklarasi damai di Bumi Cendrawasih. Dalam deklarasi tersebut, salah satunya menyepakati menolak kelompok separatis dan radikal di tanah Papua.

Penandatanganan deklarasi kesepakatan dilakukan dalam rangka menjaga Papua untuk menjadi tanah yang damai. Deklarasi damai itu pun ditandatangani tokoh masyarakat, agama, pemuda, Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Rodja, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Yoshua Sembiring dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Adapun isi deklarasi tersebut yakni, “kami warga negara kesatuan RI dengan beragam suku, bahasa, agama dan sepakat menyatakan (1) menjaga kesatuan dan persatuan di Tanah Papua, (2) hidup berdampingan rukun, damai dengan penuh kasih sayang, (3) sepakat dengan tidak terpengaruh isu-isu yang tidak benar dan (4) sepakat menolak kelompok radikal dan separatis di Tanah Papua."

Dalam kesempatan tersebut, trurut dihadiri Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Tito mengatakan, dirinya merasa bersyukur karena situasi di Papua dan Papua Barat hingga kini relatif terkendali dan aman. 

"Terima kasih banyak kepada pemda, tokoh-tokoh dari berbagai etnis, tokoh agama yang sudah ikut berkontribusi menjaga keamanan yang sudah ada dan mari kita menjaga keamanan," kata Tito di Papua pada Jumat, (6/9).

Meski demikian, pihaknya masih memonitor dinamika yang terjadi di lapangan dan terus memetakan permasalahan di sana. Menurutnya, persoalan Papua hanya dapat diselesaikan bila ada kebersamaan.

“Tuhan YME menciptakan negara kita dengan penuh keberagaman, suku, agama dan ras, jangan sampai ini menjadi pemecah,” kata Jenderal Tito.

Lebih lanjut, Tito mengatakan, belum ada rencana penarikan personel TNI dan Polri yang saat ini ditugaskan di Papua. “Sampai saat ini belum dipastikan kapan ribuan personil TNI-Polri ditarik,” ujarnya. 

Penarikan pasukan, kata Tito, baru akan dilakukan setelah wilayah Papua dan Papua Barat dianggap aman, seperti halnya saat pengerahan pasukan ke Jakarta dari berbagai daerah di Indonesia sebanyak 37 ribu personel yang bertugas selama 2,5 bulan.

Menurut dia, pengerahan pasukan itu dilakukan guna menghindari terjadinya konflik yang terjadi makin meluas, sehingga situasi terkendali dan masyarakat merasa negara ada di tengah mereka dan adanya jaminan keamanan.

"Bagi yang ingin melakukan kerusuhan berpikir, sambil aparat keamanan melakukan penegakan hukum," kata Tito. (Ant)