Di bawah komando Firli, indeks korupsi Indonesia diprediksi menurun

Peneliti Transparency International Indonesia atau TII Agus Sarwono menilai skor indeks persepsi korupsi atau IPK 2020 Indonesia bakal stagnan. Bahkan dia memprediksi kepemimpinan Firli Bahuri di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, akan membuat skor korupsi Indonesia kembali melorot.

"Saya berani yakin IPK 2020 paling mentok stagnan di angka 40. Atau jangan-jangan bisa jadi turun," kata Agus dalam diskusi bertajuk "Menakar Peluang Uji Formil Revisi UU KPK di Mahkamah Konstitusi," di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/2).

Prediksi itu tak muncul begitu saja. Menurut Agus, hal itu lantaran agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK saat ini terbilang nihil. Sebab, Firli Cs terlalu fokus untuk melakukan upaya pencegahan.

"Selama ini yang digadang-gadang soal pencegahan dan lain-lainnya. Desember sampai Februari itu OTT-nya berapa kali sih yang sudah kelihatan? Cuma dua. Kasus Sidoarjo sama KPU," kata Agus.

Sejak Firli Bahuri berkantor di gedung KPK pada 20 Desember, lembaga antikorupsi baru dua kali melakukan operasi tangkap tangan alias OTT. Pada 7 Januari 2020, penyidik menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dalam OTT yang dilakukan di Sidoarjo. Ia diduga terlibat kasus suap dalam pengerjaan proyek infrastruktur di wilayahnya.

Keesokan harinya, penyidik KPK kembali menggelar operasi senyap. Ada delapan orang yang ditangkap dalam OTT yang berlangsung pada 8 dan 9 Januari 2020 di Jakarta, Depok, dan Banyumas. Namun hanya empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan mantan caleg PDIP Harun Masiku.

Hanya saja, proses kedua operasi senyap yang terjadi di pekan ketiga Firli menjabat sebagai Ketua KPK, telah dimulai di masa kepemimpinan Agus Rahardjo. Sebab sebelum melakukan OTT, penyidik KPK harus melakukan pemantauan atas dugaan terjadinya praktik lancung jauh sebelum operasi tersebut dilakukan.

Periode kepemimpinan komisioner KPK sebelumnya telah menorehkan prestasi tersendiri bagi lembaga antirasuah tersebut. Pada 2019, IPK Indonesia berada di angka 40, naik dua peringkat dari tahun sebelumnya yang berada di posisi 38. Dengan demikian, Indonesia bertengger di ranking 85 dari 180 negara yang disurvei oleh organisasi antikorupsi global itu.

Namun Agus meminta Firli Cs tak puas diri. Pasalnya, proses survei itu dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Ini memang capaian terbesar. Tetapi ingat, proses pengambilan data itu sebelum Undang-Undang KPK yang baru berlaku," kata Agus.

Di samping itu, Agus meminta, Firli Cs tak berbesar hati. Pasalnya, Indonesia masih berada di peringkat yang paling bontot di antara negara Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN.

"Jangan bangga dulu. Kita masih terendah di ASEAN. Di ASEAN skor kita masih 64. Paling tinggi itu kalau di catatan kami itu Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia," kata Agus.