Dirut Pertamina sampaikan lima masalah strategis ke KPK

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyampaikan lima masalah stategis yang dialami perusahaan pelat merah itu kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pertama, terkait cadangan hulu migas yang diperkirakan bertahan tujuh tahun. Menurut Nicke, itu disebabkan tren produksi dan cadangan hulu migas terus menurun, sehingga perlu ada upaya yang luar biasa untuk meningkatkannya, baik dengan produksi dari eksisting maupun melakukan beberapa langkah di area-area baru.

"Kedua, ini kaitannya dengan kilang. Di mana sama-sama kita ketahui hari ini, sebagian produksi BBM kita masih tergantung dari impor. Oleh karena itu penting kemudian Pertamina untuk menambah kapasitas kilang agar kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi," katanya dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/10).

Namun, Nicke mengatakan komisioner KPK mengingatkan Pertamina agar menyiapkan energi terbarukan untuk menggantikan energi fosil. Langkah yang diambil, lanjut dia, dengan mempersiapkan program biodiesel.

"Ini sangat strategis karena Indonesia ini memiliki sumber sawit yang sangat melimpah. Sehingga ini kemudian harus kita gunakan, kita olah menjadi salah satu sumber energi andalan bagi Indonesia," jelasnya.

Masalah ketiga, Nicke menyinggung tingginya subsidi. Menurutnya, permasalahan tersebut bisa diatasi dengan dibuatnya mekanisme yang lebih tepat sasaran.

Keempat, terkait distribusi di mana Pertamina saat ini baru memiliki sekitar 7.000 SPBU.

"Kita harus membangun SPBU di seluruh desa, seluruh Indonesia, agar masyarakat Indonesia menikmati aksesibilitas energi secara sama. Jadi semuanya, masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan energi dengan harga terjangkau," katanya.

Terakhir, berkaitan dengan aset Pertamina. Sebagai upaya pencegahan penyelewengan aset, Nicke mengatakan pihaknya sudah berkerja sama dengan KPK. Saat ini, program itu berlangsung di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Namun, penyelamatan aset juga bakal dilakukan di seluruh daerah.

"Di mana dari dua itu saja Pertamina berhasil menyelamatkan, dibantu oleh KPK, menyelamatkan sekitar Rp9,5 triliun nilai asetnya. Dan aset ini kemudian kita akan optimalkan, kita berdayakan untuk menambah pendapatan daerah dan juga menyerap tenaga kerja di daerah tersebut," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan pertemuan dengan jajaran direksi Pertamina menindaklanjuti rencana kerja sama yang sudah ada. Lili menyampaikan, program itu masih berhubungan dengan pencegahan rasuah.

Namun, berkenaan dengan apakah terdapat pertukaran data, mekanisme pandanaan penelitian, kewajiban Pertamina dan KPK, serta hal-hal lainnya secara detail akan dibahas bersama Deputi Pencegahan KPK yang dikepalai Pahala Nainggolan.

"Target kita adalah bagaimana menyelamatkan dan kemudian memastikan bahwa BUMN ini juga bekerja dengan baik. Dan tugas KPK itu juga bisa berjalan," ujarnya.